Pengarang itu bernama Nasjah Djamin (1924-1997). Ia bertumbuh di Medan sebagai pembaca buku sebelum muncul di kancah sastra Indonesia. Ia memiliki babak terpenting sebagai peminjam dan pembaca buku di Medan menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda, masa 1940-an. Ingatan silam: “DI Medan, bertebaran buku-buku saku yang terbit setiap tanggal 18. Harganya 18 sen. Buku-buku saku yang mungil, menggamit, dan menggelitik hati! Saya selalu berdebar-debar menunggu tanggal terbitnya. Ada beberapa kereta dorong yang khusus menjual buku-buku terbitan tanggal 18 di Medan.”

Nasjah Djamin menanti dan mengerti kehebohan buku-buku saku menggairahkan para pembaca. Buku-buku masuk golongan roman picisan, roman menguak kehidupan bergelimang asmara dan berahi. Dulu, bacaan itu dicap “hiburan”, jauh dari mutu sastra. Nasjah Djamin mengenang saat berada di depan kereta dorong berisi buku-buku: “… meraba, membalik, dan mengelus buku yang masih bau tinta cetak. Perbuatan ini salah satu kebahagiaan waktu itu. Saya tidak sanggup membelinya. Saya cukup meminjam dari kawan yang berduit, yang memiliki semua buku terbitan tanggal 18. Buku-buku saku itu terbitan toko-toko buku Lukisan Pujangga dan Dunia Pengalaman.”

Sastra dan Uang Memang Saling Bergejolak

Bagi Djamin episode membaca roman picisan berdampak besar, terlebih saat ia berpindah ke Jakarta dan Jogjakarta. Perlahan ia menjadi seorang pengarang. Kehadiran tanpa janji tenar dan mendapat penghormatan. “Awal tahun 1950-an, saya masih orang awam dalam sastra, masih bocah ingusan berkeliaran di antara tokoh-tokoh sastra.” Hidup di kalangan sastra memerlukan pertimbangan estetika dan kesadaran pemerolehan nafkah. Dulu, orang-orang membedakan mutu sastra melalui majalah dan penerbitan buku. Ketenaran dan jumlah rezeki berbeda.

Tuduhan kasar biasa mengarah kepada para pengarang yang terbiasa menulis cerita-cerita hiburan. Mereka dianggap bernafsu cari duit. Mutu sastra terabaikan tapi honor diperoleh untuk kebutuhan hidup dan bertualang. Di Jogjakarta, Nasjah Djamin bergabung dengan para “sastrawan preman” bertarung nasib: Kirdjomuljo, Bastari Asni, Motinggo Busje, dan Idrus Ismail. Nasib belum untung bagi para pengarang bercap preman berlatar masa 1950-an: “Waktu itu Minggu Pagi termasuk majalah mingguan yang luas pasarannya di Jawa, Bali, dan Sumatra. Kami yang menulis di majalah enteng ini tidak merasa rendah diri atau dikecilkan karena tak dianggap oleh Jakarta… Hampir semua novel saya lahir di ‘majalah comberan’ ini: Di Bawah Kaki Pak Dirman, Hilanglah Si Anak Hilang, Gairah untuk Hidup dan untuk Mati.”

Situasi sastra masa lalu terungkap pula oleh AA Navis, Ajip Rosidi, dan Pramoedya Ananta Toer. Mereka memahami risiko hidup bila tekun dalam menggubah sastra. Honor dari pelbagai majalah terbedakan taraf sastra menjadikan mereka berhitung nasib setiap hari. Para pengarang tak mau mampus kadang memilih menulis cerita-cerita hiburan atau cabul agar lekas mendapatkan duit. Masa 1950-an mengingatkan ketegangan di kalangan pengarang dalam raihan mutu sastra dan kesadaran pemenuhan kebutuhan pokok. Sastra dan duit saling bergejolak saat revolusi belum selesai.

Nasib Apes Para Pengarang

Pada 1982, Nasjah Djamin mengingatkan: “Keuntungan apa yang didapat dari pekerjaan mengarang sastra di Indonesia tercinta? Jelas, keuntungan honorarium yang menyenangkan tidak ada.” Nasib tak untung biasa ditanggungkan pengarang. Pengecualian berlaku bagi para pengarang “makmur” oleh kebijakan buku Inpres masa Orde Baru dan panen duit dari penerbit-penerbit komersial biasa melanjutkan nasib novel-novel menjadi film.

Kisah lama itu tragis tapi belum selesai di Indonesia. Pada abad XXI, perkara pengarang dan rezeki masih menguak kepribatinan. Di Kompas, 28 Mei 2025, kita membaca artikel berjudul “Sastrawan Disanjung, Nasib Terabaikan.” Di Indonesia saat tahun-tahun sulit dan keruntuhan industri media (cetak-digital) berakibat dalam gariah sastra. Para pengarang masih menggubah sastra tapi nasib (makin) tak keruan.

Sedih tetap terbaca seperti pengulangan masa lalu: “Namun, zaman yang bergerak makin modern mengimpit kehidupan para sastrawan. Di satu sisi, status sosial sastrawan masih diakui masyarakat. Di sisi lain, kehidupan sehari-harinya harus dijalani dengan perjuangan berat.” Urusan tergamblang: uang. Pendapatan dari tulisan-tulisan sering tak mencukupi. Pengarang mengandi di sastra tanpa pekerjaan tetap atau serabutan mudah jatuh atau terpuruk saat gagal menjawab kebutuhan pangan, papan, dan sandang.

Semua Masih Sama

Kita mengerti masa 1950-an dan masa sekarang tetap bertema sama berkaitan kesusastraan dan keuangan. Orang-orang menganggap situasi mutakhir makin mengerikan gara-gara terdampak kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi merujuk Prabowo-Gibran. Kekuasaan turut “disalahkan” untuk nasib apes para pengarang di seantero Indonesia.

Editorial di Kompas agak klise tapi menerangkan situasi pelik: “Buku menjadi medium andalan ekspresi sastra. Namun, royalti yang diterima penulis hanya sekitar 10 persen. Jumlah itu kecil, terlebih jika buku dicetak dalam jumlah terbatas. Kini, industri penerbitan cukup ngos-ngosan karena harus menyiasati biaya produksi yang tinggi (seperti kertas), pembayaran pajak yang kaku, serta rendahnya jumlah penjualan buku. Disrupsi digital kian menenggelamkan masyarakat dalam keasyikan bermain gawai ketimbang membaca buku. Tak pelak, jumlah pembaca sastra sulit tumbuh.” Kita diajak mengetahui momok-momok (salah) menjadikan para pengarang nelangsa sepanjang masa.

Sekian kalimat dalam Kompas mending dibandingkan dengan penerbitan buku sastra masa lalu melalui amatan Ajip Rosidi (1979). Sosok yang pernag tenar sebagai pengarang, penerbit, sekaligus pernah memimpin IKAPI. Pada masa 1960-an, ia mencatat kemunculan buku-buku hiburan menguasai pasar. Nama teringat: Motinggo Boesje. Pengarang menghasilkan puluhan novel hiburan dan mendapat untung besar. Konon, pilihan menulis novel hiburan ditiru para pengarang agar tetap hidup. Buku-buku jenis itu laris.

Mutu yang Utama, Tapi Kalau Uang Nomor Sekian

Situasi agak berubah pada masa 1970-an. Ajip Rosidi menjelaskan: “Pada 1971, untuk pertama kalinya di Indonesia muncul penerbit swasta yang mengkhususkan diri menerbitkan buku-buku bermutu, terdiri dari sastra dan bacaan kanak-kanak. Namanya mula-mula Badan Penerbit Pustaka Jaya, kemudian menjadi PT Dunia Pustaka Jaya.  Pustaka Jaya tidak menerbitkan buku pelajaran tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa buku-buku sastra yang diterbitkannya umumnya mengandalkan hasil penjualan buku-buku bacaan kanak-kanaknya.” Buku-buku sastra diterbitkan Pustaka Jaya belum bisa menjadi jaminan pemerolehan nafkah bagi para pengarang. Mutu memang menjadi keutamaan, belum uang.

Pada masa 1970-an sempat muncul girang dari para pengarang “berani” menulis cerita-cerita hiburan meski kadang tetap membuat tulisan berkadar sastra. Sekian penerbit komersial meraup untung besar dalam pasar novel pop. Masa “kemakmuran” itu berpengaruh dalam industri perbukuan di Indonesia. Ajip Rosidi menerangkan: “Novel-novel pop laku lebih deras dan lebih cepat sehingga dalam waktu singkat mengalami cetak ulang. Dalam waktu kurang dari lima tahun, novel Karmila (Marga T) sudah mengalami cetak ulang 9 kali dalam jumlah cetak 5 ribu setiap kali. Begitu juga Kugapai Cintamu (Ashadi Siregar) dalam waktu yang sama telah mengalami cetak ulang 6 kali. Dihubungkan dengan jumlah cetak, maka sebenarnya baru lahir buku best seller di Indonesia.” Kita mengetahui dua novel itu terbitan Gramedia. Dulu, berlaku siasat: cerita bersambung dimuat di Kompas berlanjut terbit menjadi buku oleh Gramedia.

Bermimpi dan Berandai-andai

Ajip Rosidi (1938-2020) tak lagi bersama kita untuk mengamati perbukuan sastra di Indonesia abad XXI. Buku-buku tetap diterbitkan berharap laku. Konon, penunjang laku itu kemenangan-kemenangan dalam sayembara atau mendapat penghargaan bergengsi. Para pengarang ikut gencar beriklan dan mengadakan acara-acara agar jumlah penjualan buku (terus) meningkat. Sekian pengarang “beruntung” mudah menimbulkan “iri” dan “cemburu”. Mereka tetap hidup meski mengetahui “sial” dan “duka” menimpa ratusan atau ribuan pengarang “kalah” dalam pertarungan mencari nafkah.

Bakdi Soemanto (1997) memiliki angan saat Indonesia diterjang krisis besar (moneter dan politik). Ia mengandaikan pendirian “badan” atau institusi pemulian buku sastra di Indonesia. Pengarang, pengajar, dan penerjemah itu mengajukan angan muluk: “Kelak badan ini mengajukan rancangan undang-undang untuk melindungi penerbitan buku sastra penting tapi tak populer agar penerbitnya dapat bebas dari pajak. Badan ini bertugas mensponsori hadirnya para pengarang di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sambil mendorong mereka untuk membeli buku-buku sastra. Pelbagai diskusi, pamflet, iklan, diselenggarakan dan dipasang untuk mendorong publik sadar perlunya membangun perpustakaan (pribadi).” Angan disampaikan Bakdi Soemanto (1940-2014) apik dan membahagiakan.

Pada masa setelah kejatuhan rezim Orde Baru (1998), penerbitan buku sastra di pelbagai kota sempat membara dan tebar pengaruh besar. Situasi tak berlangsung lama. Indonesia mengalami lesu lagi saat jutaan orang bergawai dan mengubah teknologi-baca. Buku-buku sastra tetap terbit dengan segala kebingungan dan kesusahan untuk sampai ke pembaca. Kini, kita dipaksa berangan lagi agar masih berlaku penerbitan buku-buku sastra saat seribu sulit tampak mustahil diselesaikan dengan mimpi dan pidato-pidato penuh omong kosong. Begitu.

Penulis: Bandung Mawardi

Editor : Imam Gazi Al

Baca Juga: Mardika, Kamardikan, dan Merdeka yang Belum Tuntas