Beberapa waktu lalu saya baru saja menempuh ujian disertasi terbuka. Dalam riset itu, saya menggali khazanah Tiongkok dari filosofi Konfusianisme yang selama ribuan tahun telah menjadi way of life mereka. Dari sana saya belajar bahwa kebebasan bukan hanya soal melepas diri dari belenggu. Tetapi juga membangun harmoni antara individu, masyarakat, dan negara. Sebuah konsep yang terasa sangat relevan bagi kita yang sebentar lagi 80 tahun mengaku merdeka.
Tidak lantas gaduh karena suatu demonstrasi yang diretas sendiri oleh pemerintah yang dengan sombongnya menantang massa mendatangkan puluhan ribu orang. Namun digembosi dengan mengambili logistik bekal minumnya, dirampas dan dinaikkan ke bak truk. Lalu, dengan congkaknya menunjukkan raut muka tebal di hadapan masyarakat yang menuntut keadilan. Namun, mari jujur. Kata “Merdeka!” di negeri ini seperti punya paspor khusus.
Makna Kemerdekaan dari Konfusianisme hingga Kamardikan
Pekikan itu terasa eksklusif melekat pada partai tertentu, sebut saja PDIP, atau organisasi mahasiswa ekstra kampus berlabel GMNI. Padahal “Merdeka!” adalah milik semua kalangan. Milik rakyat, petani, nelayan, buruh, akademisi, bahkan netizen yang setiap hari berperang di kolom komentar. Secara inklusif, kata itu dapat diucapkan oleh semua golongan tanpa terkecuali, dan dari situlah kita membebaskan belenggu pikiran kita dari benalu apa pun. Termasuk isu “mental health” yang selalu digemakan oleh generasi Z dewasa ini, dengan ungkapan ekspresi merdeka semestinya beban dan tekanan pikiran sontak semua hilang.
Dalam bahasa Jawa, ada istilah “kamardikan” yang berarti kebebasan yang lahir dari kemandirian, bukan sekadar bebas karena dilepaskan dari borgol. Dalam tradisi Barat, kata freedom berbicara soal kebebasan individu, sedangkan independence merujuk pada lepas dari dominasi kekuasaan lain. Sementara di Timur, terutama dalam ajaran Hindu-Buddha, kemerdekaan tertinggi justru dicapai melalui pelepasan diri dari nafsu dan belenggu batin atau moksha.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah kata yang sederhana diucapkan, tetapi rumit dimaknai. Kita sombong telah merasa belajar demokrasi, kebebasan, dan kemerdekaan dari Barat, namun kita lupa akan esensi bahwa Barat jugalah yang selama ini membelenggu kita dengan berbagai kebijakannya. Termasuk negosiasi berujung pada tarif 19 persen yang dibungkus kesepakatan untuk membebaskan data pribadi dan seluruh sumber daya alam agar dapat dieksploitasi, dan ironisnya, pencapaian ini masih dibangga-banggakan. Sebuah paket yang kalau dibongkar, isinya mirip kado ulang tahun yang bungkusnya cantik tapi isinya racun tikus.
Konsep Kemerdekaan Indonesia: Pertarungan Filosofi Barat vs Timur
Kalau kita mau jujur, perdebatan soal arti kemerdekaan sudah ada sejak manusia menemukan cara untuk mengatur manusia lainnya. Di Barat, John Locke bilang manusia punya hak kodrati: hidup, kebebasan, dan milik. Thomas Jefferson memolesnya jadi pembukaan Declaration of Independence Amerika: semua manusia diciptakan sama dan berhak mengejar kebahagiaan.
Manis sekali, sampai kita ingat bahwa di zaman yang sama Amerika masih punya perbudakan. Bahkan, coba saja perhatikan lirik lagu kebangsaan AS Star-Spangled Banner yang pada bait ketiganya secara eksplisit masih menyebutkan budak. Jadi, kemerdekaan ala Barat sering kali datang dengan catatan kaki yang panjang dan penuh bintang kecil: berlaku hanya kalau Anda masuk kategori manusia yang mereka anggap setara.
Di Timur, Gandhi mempopulerkan Swaraj atau kemerdekaan yang bukan cuma soal mengusir Inggris dari India, tapi juga membangun pemerintahan diri sendiri, termasuk kemandirian ekonomi dan budaya. Namun, Swaraj bagi Gandhi tidak berdiri sendirian. Ia menautkannya dengan tiga prinsip lain yang tak kalah penting: Ahimsa, atau perlawanan tanpa kekerasan. Swadesi, yaitu mencintai dan mengutamakan produksi serta potensi dalam negeri sebagai basis kedaulatan ekonomi. Dan, Satyagraha, berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan meski harus menghadapi risiko besar. Keempat prinsip ini membentuk visi kemerdekaan bangsa yang ideal: berdaulat secara politik, beradab dalam cara berjuang, mandiri dalam mengelola sumber daya, dan teguh memegang nilai kebenaran. Ironisnya, konsep Timur yang berkelindan dengan pemikiran para pendiri bangsa ini justru sering kita lupakan.
Bung Karno, Neokolonialisme, dan Kemerdekaan yang Belum Tuntas
Bung Karno, di forum PBB tahun 1960, menggebrak dengan kalimat yang sampai sekarang masih sahih: merdeka berarti bebas dari exploitation par l’homme de l’homme, termasuk neokolonialisme dan imperialisme kultural. Sekarang bentuknya bukan lagi kapal perang atau meriam, tapi penetrasi budaya pop, platform digital, dan kontrak dagang yang kelihatan manis di permukaan tapi mencekik di belakang.
Kita sering menganggap diri ini pintar karena bisa memetik “ilmu kebebasan” dari Barat, namun lupa bahwa Barat jugalah yang mengikat kita dengan kabel-kabel tak kasat mata. Bedanya, di Barat, retorika kemerdekaan dipoles untuk menegaskan hak individu; di Timur, ia dirangkai untuk menekankan harmoni dan tanggung jawab kolektif. Di antara dua arus ini, Indonesia berdiri seperti remaja bingung yang tak tahu mau ikut band mana: punk rock kebebasan ala Barat, atau gamelan harmoni ala Timur. Hasilnya, kita sering hanya memungut gimmick-nya, bukan substansinya.
80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Antara Bendera Merah Putih dan One Piece
Tahun ini kita resmi berusia 80 tahun sebagai negara merdeka. Sebuah angka yang di atas kertas mestinya menandakan kematangan, kalau bukan kebijaksanaan. Namun di lapangan, pemandangannya justru penuh warna, secara harfiah. Bendera Merah Putih berkibar di mana-mana, tapi bersaing ketat dengan bendera bajak laut One Piece berlogo topi jerami. Ada yang berkibar sendirian di tiang bambu, ada yang dipasangkan berdampingan dengan Merah Putih, bahkan ada yang nekat menempatkannya di bawah Merah Putih seolah memberi kode rahasia: “Kami siap jadi kru Luffy, tapi tetap NKRI harga mati.”
Fenomena ini gampang sekali dibaca sebagai “penurunan nasionalisme” oleh para pengamat setengah hati yang lebih suka melihat permukaan. Padahal, bisa jadi ini justru bentuk ekspresi sosial yang jauh lebih jujur. Rakyat memilih simbol yang benar-benar mewakili mereka, entah itu lambang negara, karakter fiksi, atau logo klub bola. Bagi sebagian orang, One Piece bukan sekadar anime, ia adalah kisah tentang kru kapal yang setia kawan, saling percaya, dan terus berlayar menuju cita-cita, sesuatu yang ironisnya jarang mereka temui dalam kehidupan politik Indonesia.
Krisis Simbol Kolektif dan Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045
Mungkin pemerintah dan DPR saja yang overthinking, karena ini sebenarnya hanya fenomena orang Indonesia yang banyak wibu dan pencinta anime. Tidak ada perdebatan sengit soal apakah topi jerami itu “asli budaya kita” atau tidak, berbeda jauh dengan ribut-ribut soal batik, rendang, atau reog yang diklaim negara lain. Dalam urusan fiksi, kita ternyata lebih lapang dada dibanding dalam urusan kenyataan.
Dan di sinilah paradoksnya, delapan dekade merdeka kita masih kebingungan menentukan simbol kolektif yang benar-benar mempersatukan. Merah Putih tetap sakral di atas kertas, tapi di hati masyarakat ia harus berbagi panggung dengan simbol-simbol lain yang lebih membumi, lebih akrab, dan kadang lebih relevan secara emosional.
Selayaknya kapal yang dipimpin Luffy dan kawan-kawan, kita akan berlayar selama 20 tahun menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Entah beneran emas atau malah cemas. Atau barangkali 2045-nya bukan Masehi tapi Hijriyah, sehingga butuh waktu ratusan tahun lagi untuk maju. Kalau ini bukan alarm bagi pemerintah untuk meninjau ulang strategi membangun identitas bangsa, entah apa lagi.
Imperialisme Kultural dan Aura Farming Tanpa Strategi
Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah, tapi juga membebaskan diri dari nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme modern. Bentuknya kini jauh lebih halus, sering kali dibungkus dengan hiburan, tren, dan budaya pop yang merayap lewat layar ponsel. Kita menyebutnya “soft power” kalau ingin terdengar keren, padahal isinya sering kali adalah imperialisme kultural yang menggerus daya tawar kita. Kita habiskan waktu berjam-jam menonton video YouTube, termasuk dengan ketertarikan dan fanatisme buta yang berlebihan pada idol-idol kita dari luar negeri. Tentu ini juga otokritik bagi penulis sendiri.
Ironisnya, respons pemerintah terhadap fenomena budaya baru sering lebih mirip refleks kaget ketimbang strategi matang. Lihat saja bagaimana Kementerian Kebudayaan tergesa-gesa menanggapi tren “aura farming”. Bukannya membangun peta jalan yang jelas, yang muncul malah gimik untuk mencuri perhatian publik. Sebentar ramai, lalu hilang, menyisakan pertanyaan: apa manfaat jangka panjangnya? Dalam ekosistem seperti ini, yang diuntungkan bukan pekerja kreatif atau komunitas lokal, melainkan korporasi besar yang lincah memanfaatkan tren untuk memasarkan produknya ke luar negeri.
Masalahnya, kita selalu memisahkan urusan budaya dari urusan ekonomi dan diplomasi, seolah-olah tiga hal ini bisa jalan sendiri-sendiri. Padahal, di banyak negara, strategi kebudayaan justru jadi fondasi untuk memperkuat diplomasi dan membuka pasar internasional. Jepang melakukannya dengan anime dan J-pop, Korea Selatan dengan K-pop dan drama. Kita? Masih sibuk memperebutkan panggung festival dan mengatur siapa yang berhak mengaku “budaya asli”.
Maka ada benarnya ungkapan “ngak-ngék-ngok” pada fase terakhir era kepemimpinan Sukarno, karena ia sedang membuat sebuah national image yang besar. Bung Besar tidak ingin bangsa ini terlihat ecek-ecek di depan bangsa lain. Sebuah inspirasi yang seharusnya menyadarkan kita pentingnya rejuvenasi kultural untuk membentuk suatu proyek besar bernama Indonesian Pop Culture.
Refleksi: Indonesia Belum Merdeka
Kalau kita mau jujur, kemerdekaan yang kita rayakan setiap 17 Agustus ini lebih sering menjadi seremoni tahunan ketimbang momentum untuk mengukur sejauh mana kita benar-benar lepas dari segala bentuk penjajahan. Secara teritorial, kita memang sudah merdeka. Secara politik, relatif. Tapi secara mental, kita belum lepas dari belenggu kita sendiri.
Salah satunya adalah ego sektoral yang terus hidup subur, bahkan di era ketika kita digadang-gadang punya pemimpin yang tegas dan mau “menyatukan bangsa”. Setiap sektor berjalan dengan kepalanya sendiri, membuat program yang berdiri sendiri, dan jarang mau meleburkan sumber daya untuk visi yang sama. Semua ingin jadi pahlawan tunggal, padahal isu-isu bangsa saling berkaitan. Budaya, ekonomi, dan politik masih diperlakukan seperti tetangga yang cuma saling sapa di pagar tapi enggan kerja bakti bareng.
Kita masih gampang triggered kalau simbol atau identitas kita disentuh. Kita masih baper ketika perbedaan pandangan muncul. Itu tanda kita belum bebas nilai (value-free) dan selama itu terjadi, kita tidak akan pernah mencapai kamardikan sejati. Inilah yang membuat kita gampang tersulut, tapi lambat berbenah. Mental kita masih seperti pelaut yang berlayar dengan kompas retak: arahnya ada, tapi petanya salah.
Dan kalau kamu yang membaca ini merasa tersinggung, ya selamat. Itu tandanya kamu ikut masuk daftar panjang warga negara yang masih terjajah oleh pikirannya sendiri. Merdeka bukan cuma soal mardika di atas kertas atau kamardikan yang indah di lidah, tapi keberanian untuk membebaskan pikiran dari belenggu ego, fanatisme sempit, dan mentalitas ikut-ikutan. Sampai itu terjadi, Indonesia akan tetap berada di persimpangan: ingin berlayar menuju Indonesia Emas, tapi masih sibuk berdebat siapa kapten kapalnya.
Penulis: Probo Darono Yakti
Editor: Muhammad Ridhoi
