Seperti yang kita tahu, bulan Agustus di Indonesia selalu datang dengan rupa yang seragam. Demikian itu karena bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan negara kita tercinta, yang identik dengan dikibarkannya bendera di setiap depan rumah-rumah, hingga pagelaran lomba-lomba. Namun, di balik kemeriahan fisik yang tampak di dunia nyata tersebut, ada dinamika lain yang terekam di dunia maya.
Beberapa waktu lalu, penulis menemukan sebuah obrolan pada kolom komentar suatu unggahan di salah satu platform media sosial. Persoalannya seperti ini: seseorang mengeluhkan bahwa tahun ini ia tidak lagi merasakan semangat yang sama dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Menurutnya, tidak ada lagi antusiasme seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian menariknya, perasaan yang ia bagikan itu rupanya bukan miliknya seorang. Beberapa kawan virtual turut meninggalkan komentar dengan keresahan yang kurang lebih serupa.
Ada yang mengaku tidak lagi merasakan semangat untuk memeriahkan bulan kemerdekaan negara Indonesia tercinta, ada pula yang merasa tidak lagi menaruh perhatian pada perayaan tujuh belas Agustus. Ruang digital itu seketika berubah menjadi muara dari kolektivitas rasa hambar sebagian masyarakat Indonesia.
Tentu saja, penulis paham bahwa beberapa komentar di media sosial tidak cukup untuk dijadikan ukuran mutlak bahwa seluruh masyarakat telah kehilangan semangat kemerdekaan. Karena ruang digital bisa saja hanya menjadi pengeras suara bagi emosi yang sifatnya sesaat. Tetapi barangkali perkara yang lebih pelik bukan terletak pada benar atau tidaknya anggapan tersebut secara statistik; yang layak dibedah justru ialah mengapa perasaan semacam itu mulai muncul dan diamini oleh banyak orang.
Pada kolom komentar tersebut, benang merah dari kegelisahan publik mulai terurai. Beberapa kawan mengaku tidak lagi bersemangat menyambut hari kemerdekaan karena muak melihat kondisi negeri akibat ulah orang-orang nakal di atas sana. Realitas sosial yang dirasakan sehari-hari terasa berbanding terbalik dengan narasi kejayaan yang digelorakan setiap bulan Agustus.
Maraknya kabar tentang korupsi yang masif, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai tingkah absurd pejabat yang terus berseliweran di ruang publik pada akhirnya membuat perayaan kemerdekaan terasa seperti perkara yang semakin sulit dirayakan dengan penuh suka cita. Semacam ada beban psikologis yang berat ketika rakyat dipaksa tersenyum di tengah karut-marut keadilan yang sedang dipertontonkan di hadapan mereka.
Retak Kemerdekaan di Pusaran Kekuasaan
Apabila kita menengok kenyataan lebih dalam, ada ironi yang teramat tajam. Bagaimana mungkin sebuah bangsa merayakan kebebasan secara hakiki, jika uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, dan menciptakan lapangan kerja justru menguap ke kantong-kantong pribadi para elite? Kemarahan publik ini menumpuk dari hari ke hari, bertransformasi dari kekecewaan personal menjadi apatisme massal.
Ketika kemudian berita tentang gaya hidup mewah keluarga pejabat yang tidak wajar berkelindan dengan berita tentang sulitnya mencari nafkah atau mahalnya biaya pendidikan, tentu perayaan kemerdekaan kehilangan daya magisnya.
Malah penulis rasa, spanduk-spanduk besar berisi wajah pejabat dengan senyum lebar berlatar belakang bendera merah putih justru sering kali memicu kejengkelan ketimbang rasa bangga. Di sinilah letak keretakannya, kemerdekaan yang semestinya menjadi milik bersama, perlahan-lahan dirasa hanya menguntungkan mereka yang berada di lingkaran pusaran kekuasaan.
Penyelewengan Makna Nasionalisme
Oleh karenanya, diskursus mengenai nasionalisme menjadi lebih mendalam dan mendesak untuk ditinjau ulang. Sebab, nasionalisme tidak pernah lahir di ruang yang yang kosong. Ia tumbuh subur dari sejarah yang panjang, pengalaman menderita bersama, dan ingatan kolektif tentang sebuah bangsa yang pernah berdarah-darah untuk menentukan nasibnya sendiri.
Pada masa awal pendirian republik, nasionalisme adalah sebuah kekuatan inklusif yang menyatukan perbedaan demi sebuah rumah bersama bernama Indonesia. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, seperti yang mungkin kita tahu, nasionalisme juga tidak jarang dipanggil oleh kekuasaan untuk kepentingan yang jauh lebih sempit dan pragmatis. Ia direduksi menjadi sekadar slogan dekoratif, komoditas politik musiman, bahkan alat untuk membungkus kepentingan kekuasaan dengan bahasa kecintaan terhadap bangsa.
Saat kritik publik dijawab dengan tuduhan “antek asing”, di sanalah nasionalisme telah diselewengkan fungsinya. Barangkali karena itulah sebagian orang mulai merasa asing dengannya. Dalam hal ini, realitas politik yang buruk tidak cukup hanya bekerja di ruang-ruang institusi; ia perlahan turut membentuk suasana batin masyarakat, mengikis kepercayaan, memunculkan kekecewaan, dan membuat hubungan orang dengan negara terasa semakin berjarak (Adinugroho, 2021). Jarak psikologis inilah yang kemudian menjelma menjadi sikap apatis, di mana simbol-simbol nasionalisme tahunan tidak lagi mampu menggerakkan emosi massa secara tulus.
Risiko Seremoni Tanpa Jiwa
Fenomena ini terjadi bukan lantaran Indonesia tidak lagi layak dicintai, tidak, melainkan karena kata “nasionalisme” itu sendiri telah terlalu sering digunakan sampai kehilangan sebagian ruhnya. Nasionalisme telah mengalami inflasi makna akibat terlalu sering dijadikan kosmetik politik untuk menutupi borok struktural.
Sebab, bagaimana mungkin nasionalisme terus-menerus diminta untuk dicintai apabila ia terlalu sering dipakai sebagai bahasa pembenaran oleh kekuasaan yang korup? Bagaimana mungkin rakyat diminta berbangga atas nama bangsa, sementara nama bangsa itu sendiri berkali-kali dipertontonkan dalam perkara yang justru membuat publik muak luar biasa?
Akibatnya, perayaan Agustus berseliweran di ambang risiko yang mengkhawatirkan: bendera tetap berkibar di sepanjang jalan, upacara peringatan kemerdekaan tetap dilaksanakan, dan perlombaan Agustusan tetap diselenggarakan. Tetapi kesemuanya berisiko berhenti sebagai seremoni kosong tanpa jiwa. Perayaan Hari Kemerdekaan akhirnya menjadi rutinitas tahunan yang dijalankan sekadar karena kewajiban, tanpa lagi memahami makna yang seharusnya dirayakan.
Membaca Ulang Arti Merdeka
Oleh karena itu, perkara yang layak untuk mendapat pembacaan ulang pada hari ini bukanlah semata-mata soal seberapa meriah kita memasang dekorasi atau seberapa megah pawai diselenggarakan. Yang jauh lebih penting justru ialah bagaimana kita dapat memahami kembali esensi kemerdekaan itu sendiri di tengah situasi krisis kepercayaan semacam ini.
Hari Kemerdekaan semestinya tidak mandek pada perkara ritus tahunan semata, melainkan menjadi kesempatan emas untuk membedah kembali secara berani: apa sebenarnya arti merdeka yang sejati, dan untuk siapa kemerdekaan itu kita rayakan? Apakah merdeka berarti bebasnya para elite dari jerat hukum, atau merdekanya rakyat kecil dari jerat kemiskinan dan ketidakadilan?
Ketika kemudian masyarakat mulai mempertanyakan hal-hal fundamental ini lewat sikap abai mereka terhadap seremoni Agustus, itu bukanlah sebuah kemunduran moral. Maka, ketika semangat menyambut Agustus terasa hambar, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan sepihak bahwa generasi hari ini telah kehilangan nasionalisme mereka.
Sebab boleh jadi, yang sedang memudar di lubuk hati mereka bukanlah kecintaannya kepada negeri, melainkan kepercayaan terhadap mereka yang terlalu sering mengatasnamakan negeri untuk kepentingan diri sendiri. Atau mari kita sebut saja, sikap hambar ini ialah bentuk protes paling sunyi dari sebuah bangsa yang merindukan kejujuran dari para pemimpinnya.
Editor: Suli Karsa
