Hiruk pikuk dunia maya kini semakin riuh. Setiap detik, jutaan informasi melintas di depan kita. Berita, opini, potongan video, bahkan potongan realitas yang dikemas dalam 30 detik. Kita berpindah dari narasi satu ke narasi lain tanpa jeda, seolah kebenaran hanyalah soal siapa yang lebih cepat viral, bukan siapa yang lebih jujur. Di tengah arus informasi yang tak ada habisnya, media tak lagi sekadar menyampaikan berita, tetapi juga membentuk cara pandang kita terhadap realitas.
Di sinilah konsep media framing bekerja. Istilah ini mengacu pada bagaimana media memilih, menonjolkan, dan menafsirkan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk persepsi publik. Menurut Robert Entman (1993)—ahli yang meletakkan dasar analisis framing untuk studi media—framing adalah seleksi realitas yang membuat realitas tertentu lebih menonjol dalam teks komunikasi dengan menekankan definisi sebuah masalah, penyebab masalah, membuat keputusan modal dan merekomendasikan penyelesaian tertentu.
Entman membagi framing dalam 4 elemen utama, 1) define problems (bagaimana media menggambarkan suatu peristiwa), 2) diagnose causes (mengidentifikasi siapa aktor utama atau faktor penyebab atas peristiwa tersebut), 3) make moral judgment (tahap di mana peristiwa dan penyebab yang telah dibingkai sebelumnya diberi justifikasi atau penilaian moral yang mendukung pandangan tertentu), dan treatment recommendation (proses memberikan solusi atau langkah penyelesaian yang dianggap tepat terhadap masalah yang diangkat). Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bagaimana media menafsirkan suatu peristiwa, siapa yang dipersalahkan, bagaimana peristiwa itu dinilai, serta solusi apa yang ditawarkan kepada publik.
Framing pada berita viral
Kita bisa menemukan framing di mana saja, termasuk kasus terbaru yang melibatkan mantan dosen UIN Malang dengan tetangganya, pemilik rental mobil. Semua bermula dari persoalan sepele: parkir mobil yang menghalangi akses keluar masuk rumah. Ternyata persoalannya tidak sesederhana itu, melainkan sebuah drama besar yang dipentaskan di panggung media digital. Seperti bara kecil yang disiram bensin, masalah itu berubah menjadi konflik besar setelah potongan video perdebatan keduanya beredar luas di media sosial. Dalam pemberitaannya, sebagian media menampilkan narasi seolah dosen tersebut bersalah. Netizen pun berbondong-bondong memihak pemilik rental mobil. Namun, begitu alur cerita berubah dan fakta-fakta baru terungkap, arah empati publik pun berbalik. Pemilik rental kini menjadi sasaran kemarahan, sementara sang dosen tiba-tiba dijunjung sebagai pihak yang terzalimi dan layak dibela.
Fenomena yang sama dapat kita lihat dalam pemberitaan tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 yang hingga saat ini menuai pro-kontra masyarakat.
Di satu sisi, media menggambarkannya sebagai wujud nyata pemerataan gizi dan keadilan sosial. Hal ini disampaikan Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI, bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara pada 15 Agustus 2025.
“Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi di Indonesia. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” tutur Presiden.
Di sisi lain, sebagian media membingkainya secara kritis. Menyoroti dugaan ketidaksiapan, anggaran besar, hingga kasus-kasus keracunan makanan yang sempat mencuat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa hingga 4 Oktober 2025, sebanyak 10.482 jiwa menjadi korban keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan bahwa jumlah ini terus bertambah meski pemerintah telah menutup beberapa SPPG yang diduga bermasalah.
Bagai dua sisi mata uang
Dua narasi yang sama-sama berangkat dari fakta, tetapi cara media memilih fakta mana yang ditonjolkan dan mana yang diabaikan menciptakan persepsi publik yang berbeda. Inilah kekuatan framing. Perbedaan cara media membingkai dua sisi program MBG ini menunjukkan betapa besar pengaruh framing terhadap persepsi publik. Media yang menonjolkan keberhasilan program akan memunculkan citra positif pemerintah sebagai pihak yang peduli pada kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, media yang menyoroti aspek kegagalan dan kasus keracunan akan membangun citra bahwa pemerintah tidak siap menjalankan kebijakan strategis tersebut.
Framing tidak selalu berarti manipulasi, tetapi ia adalah bentuk interpretasi. Setiap media memiliki ideologi, kepentingan, dan orientasi tertentu yang mempengaruhi cara mereka menulis berita. Karena itu, dua media yang memberitakan peristiwa yang sama bisa menghasilkan dua makna yang berbeda. Publik kemudian terseret dalam arus persepsi yang dibentuk oleh pilihan kata, kalimat, dan narasi yang digunakan. Oleh karena itu, pembaca di era digital tidak cukup hanya dengan mencari tahu apa yang terjadi, tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dibingkai dengan cara tertentu.
Salah satu senjata yang harus kita miliki adalah kesadaran kritis. Kita perlu membiasakan diri untuk membaca media secara reflektif, membandingkan berbagai sumber, dan bertanya sebelum percaya. Siapa yang menulis? Dari perspektif apa? Siapa yang diuntungkan? Dan yang tak kalah penting, apa yang tidak dikatakan?
Dengan kesadaran itu, kita bisa melihat bahwa tidak ada informasi yang sepenuhnya netral. Tapi dengan berpikir kritis, kita dapat memahami bahwa kebenaran tidak hilang, ia hanya tersembunyi di antara bingkai-bingkai.
\Penulis: Muna Ma’rudatul Aliyah
Editor: Arizqa Novi Ramadhani
