Profesi guru kerap diidentikkan dengan kemuliaan gelar “pahlawan tanpa tanda jasa”. Gelar indah nan superior tersebut justru berkebalikan dengan realita di lapangan yang sering kali jauh panggang dari api. Terutama ketika kita menyoroti secara khusus isu tentang nasib para pendidik berstatus honorer.
Saya kadang sampai kehabisan kata-kata merenungkan kenyataan ini. Betapa seorang guru telah mengerahkan pengabdian penuh waktu untuk mendidik anak bangsa, sementara imbalannya sangat tidak masuk akal. Di beberapa daerah terpencil, masih ada guru yang hanya menerima dua ratus lima puluh ribu rupiah sebulan. Uang segitu dapat apa hari gini? Buat beli beras dan bensin motor saja pasti sudah tekor di awal bulan.
Ironisnya beban kerja mereka sering kali tak ada bedanya dengan guru negeri. Datang paling pagi, menyiapkan materi ajar, lantas berhadapan dengan puluhan murid yang karakternya bermacam-macam. Mereka memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Suatu beban yang perlu dipikul dengan kondisi perut yang kadang keroncongan. Bagaimana mereka mempertahankan profesionalisme sebagai guru di tengah realitas tagihan listrik yang bahkan tak mampu dicakup oleh gaji imut yang dimiliki?
Ancaman lain turut datang dari luar gerbang sekolah. Profesi ini mendadak jadi sangat rentan dan penuh ranjau hukum. Guru kerap berniat mendisiplinkan siswa yang kelewat batas, tindakan ini tak jarang berujung menjadi bumerang.
Penggunaan handphone meningkatkan potensi perekaman dan framing media. Tak jarang hal-hal ini menjadi viral di media sosial tanpa menempatkan fakta sesungguhnya yang dialami oleh guru. Alhasil, kerap ada wali murid yang tak terima anaknya ditegur dan seenaknya main lapor polisi.
Ruang kelas yang harusnya jadi tempat aman untuk belajar tata krama kini berubah menakutkan. Guru seolah dilucuti otoritasnya. Menegur agak keras dibilang melanggar hak asasi, tetapi jika membiarkan murid nakal dibilang tak becus mendidik. Serba salah memang. Padahal esensi pendidikan bukan sebatas transfer ilmu dari buku ke kepala, tetapi juga soal membentuk karakter.
Sayang sekali perlindungan bagi guru masih terasa sangat minim. Sehingga pertanyaannya: di mana posisi pemerintah dalam benang kusut ini? Pertanyaan klise yang tetap saja harus diutarakan berulang kali. Isu pengangkatan guru honorer selalu jadi komoditas manis jelang tahun politik. Fakta di lapangannya? Ribuan dari mereka masih luntang-lantung menanti kejelasan nasib. Disuruh ikut rentetan seleksi administrasi yang menguras emosi, hasilnya tetap saja banyak yang tertahan dalam ketidakpastian status.
Kita selalu disuguhi berita proyek-proyek raksasa bernilai triliunan. Infrastruktur dibangun megah di mana-mana dan tentu saja mencurigakan karena kita sebagai rakyat jarang merasakan manfaatnya. Terasa sangat miris ketika urusan fundamental seperti kesejahteraan pendidik malah luput dari prioritas utama negara. Fondasi terpenting dari sebuah bangsa maju adalah kualitas manusianya. Lalu bagaimana mau mencetak sumber daya manusia unggul kalau pencetaknya saja tak dimanusiakan.
Pemerintah tampaknya terlalu asyik mengejar target-target besar yang kelihatan mentereng di mata dunia internasional. Sementara tiang penyangga di rumah sendiri dibiarkan keropos dimakan usia. Menyelesaikan masalah guru honorer ini bukan sekadar memberi tambahan gaji. Ini murni soal mengembalikan martabat sebuah profesi yang sudah terlanjur dipandang sebelah mata oleh sistem birokrasi kita sendiri.
Coba bayangkan sejenak perasaan seorang guru honorer tua yang sudah puluhan tahun mengabdi. Melihat rekan yang jauh lebih muda masuk dan kebetulan langsung diangkat jadi pegawai tetap. Sedangkan ia masih harus pasrah menggenggam kertas perpanjangan kontrak yang nilainya tak seberapa. Ketidakadilan semacam ini secara perlahan akan membunuh jiwa. Walau mereka tetap tersenyum tulus di depan kelas, jelas ada kelelahan mental yang pekat di baliknya.
Kadang saya merasa masyarakat kita juga lama-lama jadi kebas dengan isu ini. Berita soal gaji honorer tak layak hanya mampir sebentar jadi tajuk utama, lalu menguap begitu saja keesokan harinya. Kita bersimpati sesaat. Ikut marah-marah di kolom komentar sebentar. Setelah itu ritme hidup berjalan seperti biasa, sementara sang pahlawan kita masih harus diam-diam berutang ke warung tetangga.
Negara butuh perubahan cara pandang yang radikal dalam melihat pahlawan pendidik ini. Mereka bukanlah buruh lepas yang bisa dimanfaatkan tenaganya lalu dibayar seikhlasnya pakai tameng kata pengabdian. Pengabdian sejati memang tak pernah menuntut pamrih. Akan tetapi, negara yang sehat tak akan tega membiarkan warganya hidup melarat murni karena mereka memilih jalan untuk mengabdi. Ini murni soal rasa kepantasan sosial.
Kalau kondisi ini dibiarkan terus berkarat, dampaknya bakal sangat destruktif bagi masa depan kita sendiri. Coba pikir, anak muda cerdas mana yang masih mau bercita-cita jadi guru kalau melihat realitanya segelap ini. Profesi mulia ini perlahan hanya akan diisi oleh mereka yang sekadar butuh pekerjaan pelarian, bukan karena panggilan jiwa. Mutu pendidikan kita yang sekarang saja masih compang-camping bisa makin hancur tak karuan.
Belakangan memang ada secercah harapan lewat program pengangkatan pegawai pemerintah jalur kontrak baru. Tapi lagi-lagi pelaksanaannya di lapangan ternyata tak semulus janji manis di awal. Banyak formasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Belum lagi drama soal penempatan yang kadang melempar guru ke daerah yang jaraknya ratusan kilometer dari keluarganya. Masalah bukannya selesai, malah sering memunculkan lapisan keruwetan baru.
Sudah waktunya para pembuat kebijakan berhenti bersikap pura-pura buta dan tuli melihat carut-marut ini. Urusan kesejahteraan dan kejelasan status guru ini harusnya diangkat jadi status darurat nasional. Rapikan sistem pengangkatannya agar lebih logis dan tidak bertele-tele. Berikan mereka jaminan perlindungan hukum yang kuat saat menjalankan tugas. Fokuskan anggaran untuk membenahi pondasi dasar dulu sebelum asyik bereksperimen dengan kurikulum yang gonta-ganti itu.
Sebuah bangsa tidak akan pernah bisa berlari kencang kalau kakinya masih terikat erat pada masalah-masalah dasar yang tak kunjung dituntaskan. Jangan lagi biarkan frasa tanpa tanda jasa menjadi semacam alasan birokrasi untuk lari dari tanggung jawab moral. Pendidikan adalah gerbang utama menuju masa depan gemilang. Dan guru adalah pemegang kunci gerbang tersebut yang saat ini masih kedinginan di luar.
Jika sang pemegang kunci dibiarkan merana berjuang sendirian tanpa kepastian, wajar saja kalau pintu kemajuan bangsa ini tak pernah bisa terbuka secara penuh. Kita butuh aksi nyata yang memanusiakan manusia, bukan sekadar lembaran regulasi baru yang hanya manis dibaca di atas meja. Mari hargai pendidik kita sebagaimana mestinya, karena di tangan merekalah arah masa depan generasi penerus ini sebenarnya sedang dipertaruhkan.
