Musyawarah Daerah VI Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) bulan lalu mestinya jadi pesta akal sehat, arena menyusun masa depan budaya daerah yang lebih partisipatif, terbuka, dan akuntabel. Justru yang terjadi malah seperti menutup pintu sebelum tamu datang. Para pengurus DKJT periode sebelumnya, yang mestinya diberi ruang sebagai bagian dari kesinambungan, malah diubah statusnya menjadi observer— istilah manis untuk “duduk, diam, jangan ganggu jalannya skenario”.
Forum lima tahunan ini tidak dirancang sebagai ruang musyawarah terbuka, tapi sebagai panggung formalitas untuk mengesahkan hasil lobi-lobi belaka. Bahkan usulan perubahan nomenklatur DKJT menjadi Dewan Kebudayaan Jawa Timur, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, langsung ditolak mentah-mentah. Tak ada argumen filosofis, tak ada diskusi mendalam. Yang ada hanya penolakan cepat-cepat, seolah yang dibicarakan itu urusan ganti nama WiFi, bukan arah kelembagaan.
Ini makin menegaskan bahwa organisasi ini tidak siap berubah. Alih-alih membuka jalan menuju tata kelola yang sejalan dengan regulasi dan konteks zaman, DKJT justru memilih bertahan dalam romantisme kejayaan lama. Nama ‘kesenian’ dipertahankan bukan karena kuat argumentasi, tapi karena kuat gengsi. Forum yang semestinya menjadi titik tolak pemajuan budaya, malah jadi panggung mempertahankan status quo semata.
Wajah Lama, Skema Lama, dan Suara yang Dimatikan
Banyak yang berharap regenerasi di tubuh DKJT bisa menghadirkan angin segar. Tapi justru yang terjadi semacam angin basi yang berulang kali ditiup dari sudut yang sama. Regenerasi dijadikan jargon, tapi implementasinya lebih mirip reinkarnasi elite. Beberapa tokoh yang sebelumnya menjabat malah menyamar menjadi utusan daerah, bukan untuk mewakili aspirasi lokal, tapi untuk mengunci jalur menuju kursi presidium lagi.
Dalam kondisi seperti ini, siapa pun yang berniat menyodorkan gagasan akan terhalang dua lapis. Pertama, oleh tembok birokrasi forum; kedua, oleh dinding tebal jejaring personal. Ini bukan soal usia, ini soal nafsu untuk bertahan dalam kursi—tanpa mau bertanya apakah masih layak duduk di sana. Yang lebih miris, sebagian besar peserta bahkan tidak tahu menahu siapa yang menyusun forum, siapa yang punya hak suara, dan siapa yang hanya figuran. Ini bukan organisasi kebudayaan, ini lebih menyerupai klub dalam drama ruang tunggu kekuasaan. Pertanyaan sederhana seperti “siapa mewakili siapa?” atau “siapa yang menentukan arah?” tak bisa dijawab dengan jernih. Maka tidak heran jikalau keputusan strategis hanya dinikmati oleh segelintir orang yang bisa menavigasi forum seperti main catur dengan bidak yang disembunyikan.
Barang Perasan Semata
Di dunia organisasi, seringkali kita mendengar slogan regenerasi, partisipasi, dan pemberdayaan pemuda. Namun beda soal kalau di DKJT, ketiganya hanya tercantum rapi dalam slogan semata. Walaupun di salah satu posisi strategis diberikan kepada anak muda, tetap saja dalam pelaksanaannya ia langsung dikelilingi ketidakramahan pada gagasan kreatifnya. Gagasannya dibungkam secara halus, semangatnya dikebiri dengan cara nuansa feodal.
Sementara para pemuda lainnya banyak yang hanya dijadikan operator program. Mereka diminta mengurus administrasi, mendesain kegiatan, menyusun laporan. Pokoknya semua urusan kerja teknis diserahkan ke anak-anak muda. Seperti biasanya, setiap kali hasilnya bagus, sudah pasti akan diklaim bahwa itu kerja yang dilakukan oleh badan pengurus harian. Namun, saat tidak berjalan maksimal, sudah tau lah ya siapa yang akan dikambinghitamkan. Bisa ditarik kesimpulan, jika pola kerjanya adalah kerja keras dibebankan ke bawah, pujian mengalir ke atas. Maka tak salah kiranya jika mengatakan inilah cara menambang tenaga anak muda yang dikeruk diam-diam demi citra organisasi yang “terlihat berjalan”.
Nama Boleh Budaya, Tapi Etika Entah Ditaruh Mana
Kebudayaan lagi-lagi tak sekadar soal tarian, gamelan, atau topeng. Kebudayaan adalah soal etika, soal bagaimana memberikan ruang pada yang lain, bagaimana kita mewariskan bukan hanya tradisi, tapi juga tata kelola yang baik. Mengelola organisasi budaya tanpa budaya organisasi hanya akan menjadi ruang saling akomodasi politik—siapa kenal siapa, siapa diam siapa aman, siapa lantang siapa dikorbankan. Bahkan upaya untuk menyusun struktur baru pun tidak mencerminkan proses deliberatif, melainkan hasil dari koalisi diam-diam yang diputuskan jauh sebelum forum dibuka.
Dan sayangnya, ini semua terjadi di bawah radar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau saja Pemprov masih menganggap DKJT sebagai mitra strategis tanpa mengaudit proses internalnya, maka pemajuan kebudayaan di Jawa Timur tidak akan pernah mengalami transformasi serius. Yang terjadi hanya sirkulasi elit yang berputar di kolam yang sama, sambil sesekali melempar jargon “kemajuan” ke luar pagar.
Bukanlah Pasukan Sakit Hati
Saya tidak menulis ini karena kecewa secara personal. Saya menulis karena khawatir. Khawatir bahwa kebudayaan di Jawa Timur akan terus dikelola oleh lembaga yang terjebak dalam simbolisme kosong dan rutinitas semu. Saya percaya bahwa kebudayaan harus diperjuangkan dengan cara yang jujur, terbuka, dan menjunjung etika. Dan itu tidak mungkin dicapai jika organisasi yang mengatasnamakan budaya justru menjadi tempat pertama yang melanggar nilai-nilai dasarnya.
Memilih mundur bukan berarti menjadi pasukan sakit hati. Ini semacam legitimasi kalau kami masih punya nurani. Sudah terlalu banyak tokoh muda yang kecewa diam-diam. Terlalu banyak pekerja budaya yang pada akhirnya disisihkan setelah jasanya tak lagi dibutuhkan. Kami hanya berbeda karena memilih untuk tidak diam. Kami memilih bicara, karena jika kami terus bertahan, maka kami turut mengukuhkan kebusukan yang seharusnya dilawan.
Bagi saya dan banyak lainnya, mundur bukan berarti menyerah. Ini adalah bagian dari kesadaran etis untuk tidak melanggengkan sistem yang mematikan ide-ide segar. Kami memilih bergerak di luar struktur, membangun ekosistem budaya yang sehat bersama komunitas, pelaku tradisi, dan anak-anak muda yang masih percaya bahwa warisan budaya bukan untuk dilestarikan saja, tapi juga untuk ditumbuhkan dengan cara yang manusiawi. Keluar dari struktur bukan berarti keluar dari perjuangan. Justru kami kini punya ruang untuk bergerak lebih lentur, tanpa beban politik internal, tanpa perlu basa-basi birokratik. Kami akan terus mengawal pemajuan kebudayaan melalui cara yang lebih substansial—dari bawah, dari desa, dari komunitas, dari mereka yang selama ini suaranya dipinggirkan oleh megafon struktural.
Penulis: Probo Darono Yakti
Editor: Muhammad Ridhoi
Baca Juga: Mengacak-acak Pekarangan Acak Atau Kolom Esai Lainnya
