Setiap tahun, 26 April menjadi peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Sebuah momentum yang seharusnya mengajak kita untuk meninjau kembali cara kita memaknai kesiapan menghadapi krisis. Sayangnya, wacana mengenai manajemen pra-bencana di Indonesia tidak jarang terjebak pada pengadaan teknis teknologi pemantauan sensoris yang seakan dapat menghalau atau menghentikan bencana. Padahal, karakteristik bencana geologis seperti gempa bumi tidak memberikan jeda waktu yang cukup bagi sistem peringatan dini (early warning system).
Ilusi Teknologi dan Kerapuhan Respons Manusia
Realitas ini tentu menuntut kita untuk mengalihkan fokus utama dari sekadar kesiapan alat menuju pada kesiapan kapasitas respons manusia secara menyeluruh yaitu kesiapsiagaan. Dalam perspektif psikologis, kesiapsiagaan merupakan kondisi kesiapan mental dan emosi untuk menghadapi suatu krisis. Tanpa kesadaran individu yang terlatih dan faham akan pentingnya keselamatan, kecanggihan teknologi deteksi hanya akan berakhir menjadi deretan data yang gagal menyelamatkan nyawa.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya gempa bumi pada dasarnya adalah sebuah perlombaan melawan waktu. Dalam momen yang begitu singkat (dalam hitungan detik) tersebut, perilaku dan keputusan manusia ditentukan oleh seberapa kuat kapasitas individu dalam menghadapi bencana yang telah dimiliki sebelumnya.
Tantangan terbesar dalam adaptasi kebencanaan bukan lagi sekadar menyebarkan peta rawan bencana, melainkan bagaimana memastikan setiap individu dalam masyarakat memiliki respons survival yang tepat. Keraguan dalam mengambil keputusan untuk berlindung atau mengevakuasi diri tidak dapat dibantah menjadi faktor utama yang meningkatkan jumlah korban jiwa di lapangan.
Persoalan mendasar yang kita hadapi saat ini adalah jurang yang lebar antara pengetahuan teoretis dan tindakan nyata ketika bencana terjadi. Selama ini, edukasi kebencanaan di ruang publik cenderung berhenti pada tataran kognitif yang bersifat administratif dan sangat formal.
Masyarakat mungkin mengetahui definisi gempa secara saintifik. Sayangnya, mereka jarang sekali memiliki kesempatan untuk melatih tindakan penyelamatan secara fisik dan simulatif. Konsekuensinya, pengetahuan tersebut tetap menjadi informasi pasif yang tidak mampu bertransformasi menjadi tindakan spontan yang terstruktur, terlebih saat bencana itu terjadi.
Literasi Bencana sebagai Fondasi Kesiapsiagaan
Di sinilah peran literasi bencana menjadi sangat vital sebagai fondasi utama dalam membangun struktur masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan yang ideal. Literasi bencana menurut Brown (2014) bukan sekadar kemampuan membaca infografis, melainkan sebuah pemahaman sekaligus kecakapan dalam mengolah informasi menjadi kesadaran kritis untuk memahami risiko lingkungan sekitarnya.
Melalui keliterasian yang kuat, individu mampu memetakan potensi bahaya di ruang hidupnya dan merumuskan rencana penyelamatan yang paling efektif bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tanpa penguatan aspek literasi ini, segala bentuk instruksi evakuasi dari otoritas hanya akan dipandang sebagai prosedur semata.
Upaya membangun literasi dan kesiapsiagaan tersebut tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan harus berkelindan dalam sebuah jaringan praktik sosial yang berulang. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat lokal memiliki potensi strategis sebagai motor penggerak untuk mendistribusikan pengetahuan ini ke unit sosial terkecil.
Sinergi antara komunitas lokal dan pemerintah menjadi syarat mutlak. Sebab program mitigasi memerlukan legitimasi politik serta dukungan sumber daya yang berkesinambungan. Kesiapsiagaan harus dipandang sebagai sebuah investasi sosial jangka panjang yang melibatkan seluruh elemen dalam ekosistem masyarakat demi keamanan bersama.
Baca Juga: Jadi Guru Honorer: Mengabdi Sepenuh Hati, Digaji Sepenuh Ikhlas
Mengubah Narasi: Dari Ketakutan ke Pemberdayaan
Dalam proses membangun kapasitas kesiapsiagaan tersebut, kita harus secara sadar menghindari penggunaan pola komunikasi yang dominan menimbulkan persepsi keparahan dampak. Alih-alih membangun kesiapan, narasi yang berfokus pada keparahan dampak justru cenderung tampak sebagai ancaman. Ia menciptakan ketakutan kolektif yang menghambat proses pengambilan keputusan rasional.
Menyebarkan narasi bernada ancaman yang berlebihan tentang potensi kehancuran justru sering kali memicu kepasrahan masyarakat. Solusi yang lebih tepat adalah fokus strategi komunikasi pada pemberdayaan kapasitas diri. Tentu agar setiap warga merasa mampu dan berdaya untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing.
Pendekatan komunikasi yang preventif dan memberdayakan ini harus mampu menumbuhkan efikasi diri. Bahwa menghadapi bencana memerlukan persiapan yang matang dan terukur. Fokus utama edukasi perlu untuk tidak hanya bertumpu pada penyediaan panduan langkah-langkah konkret. Ia harus membekas dalam ingatan, beriringan dengannya juga agar berbagai kelompok umur mampu mengimplementasikannya secara sederhana.
Pemberian instruksi yang jelas dengan nuansa yang positif akan jauh lebih efektif. Terutama untuk menumbuhkan keberanian masyarakat agar bertindak mandiri tanpa menunggu komando. Simulasi evakuasi rutin merupakan rekomendasi terpenting. Tak lain untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi sebuah pemahaman di luar kepala tanpa proses berpikir panjang. Kondisi ini dapat kita sebut sebagai refleks dan survival behaviour.
Jika latihan hadir secara konsisten dan partisipatif, maka respons terhadap bencana khususnya gempa tidak lagi bersifat reaktif-emosional. Respons justru bisa menjadi prosedur standar yang mampu mewarisi perilaku tenang, percaya diri, dan terkoordinasi.
Editor: Amanina Rasyid Wiyani
Baca Juga: Gigs, Cerpen Karya Heri Hailing
