“Negeri ini memang kaya…” Tapi kenapa rakyatnya masih lapar, pejabatnya makin gemuk, dan tanah justru ramai diperjualbelikan ke investor? Di tengah gegap-gempita seremoni Bulan Bung Karno, kita seperti bersimpuh di makamnya, lirih bertanya: “Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu?”
Melihat berita akhir-akhir ini, getir rasanya. Empat pulau kecil di Selat Malaka diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Namanya: Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Tidak ada yang tinggal di sana. Tapi pemerintah daerah ribut, lantaran perbedaan tafsir peta dan regulasi yang dipicu kebijakan pusat. Gegernya makin ramai usai Pemilu 2024. Presiden akhirnya harus turun tangan, dan menetapkan bahwa keempat pulau itu kembali menjadi bagian dari Aceh. Pemandangannya sudah seperti orang tua yang memisahkan anak rebutan mainan di ruang tamu.
Belum selesai riuh itu, giliran Jawa Timur bikin ulah. Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung saling klaim sejumlah pulau tak berpenghuni di pesisir selatan. Semuanya gara-gara ketidaksinkronan antara Perda RTRW, keputusan lama Kemendagri, dan tentu saja: sisa-sisa ketegangan politik lokal pasca Pilkada. Bahkan Wakil Gubernur Emil Dardak sampai harus menenangkan keadaan dengan janji rapat lanjutan di awal Juli. Terlepas itu semua, ada pernyataan yang paling lucu dari Kemendagri sendiri. Katanya, “pulau-pulau itu akan berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Timur.” Alamak. Pejabat macam apa lagi ini. Sejak kapan Trenggalek dan Tulungagung itu pindah provinsi? Memangnya dari awal mereka di bawah Papua? Atau sedang ada rencana bikin provinsi baru: Republik Pulau Sengketa?
Pernyataan yang lagi-lagi tak menyelesaikan masalah apapun. Justu semakin nambah daftar panjang tawa getir publik yang sudah capek menghadapi birokrasi yang tak jelas maunya. Ini bukan soal batas wilayah yang genting, tapi soal elite yang memperebutkan garis dalam peta, sambil rakyatnya bingung cari tahu siapa yang benar.
Dan di tengah semua kegaduhan ini, kita diminta memperingati Bulan Bung Karno. Tapi untuk apa? Untuk menghafalkan Trisakti tanpa menjalankan semangatnya? Untuk mendeklamasikan pidato “To Build the World Anew” sambil membiarkan nelayan dan petani tersingkir dari tanahnya sendiri? sudah lama Bung Karno dijadikan simbol yang kini ajarannya berhenti di kutipan Instagram. Dulu ia bicara soal kedaulatan rakyat dan kemerdekaan sejati, kini kita sibuk rebutan pulau yang bahkan tak dihuni. Dulu ia marah pada kolonialisme, sekarang kita bingung karena yang menjajah justru sesama anak bangsa dengan regulasi dan batas wilayah sebagai senjatanya.
Wahabi Lingkungan dan Dagelan Moderasi
Rebutan pulau belum usai, giliran pulaunya diacak-acak buat nambang. Raja Ampat, tanah surga yang dulu dielu-elukan sebagai wajah Indonesia di pentas ekowisata dunia, kini justru dijadikan ladang eksploitasi. Alih-alih dijaga, kawasan konservasi laut itu direkomendasikan untuk tetap menjadi wilayah pertambangan nikel. Alasannya demi kepentingan nasional, dan ironisnya, tetap dalam naungan BUMN. Seolah tambang jadi halal bila dilakukan oleh negara, bukan swasta.
Untaian kritik berdatangan dari aktivis lingkungan, akademisi, sampai komunitas adat. Tapi respons yang muncul, diluar dugaan bahkan membuat kita mengelus dada. Salah satu petinggi ormas Islam dengan enteng menyebut siapa yang memperjuangkan Raja Ampat sebagai bagian dari “wahabi lingkungan”. Label yang terdengar lucu tapi menyesakkan. Bagaimana mungkin upaya menyelamatkan alam disamakan dengan fanatisme ekstrem? Apa karena yang bersuara bukan bagian dari lingkaran relasi kuasa?
Julukan “wahabi lingkungan” ini bukan cuma sembrono, tapi juga bertentangan dengan semangat moderasi yang selama ini dikampanyekan melalui konsep “Islam Nusantara.” Bukankah Islam yang membumi itu seharusnya menjaga air, tanah, dan pohon? Bukankah keberpihakan pada rakyat kecil dan lingkungan adalah bagian dari etika profetik yang membedakan antara da’wah dan dagangan?
Rupanya sekarang, moderasi agama lebih disibukkan menjaga stabilitas kekuasaan ketimbang stabilitas ekologi. Alam dijarah atas nama pembangunan, dan yang melawan dianggap tak waras. Entah karena dianggap terlalu peduli, atau karena tak kebagian proyek. Di negeri ini, waras memang mahal, apalagi kalau tidak kompromi. Maka pertanyaannya: masih perlukah kita menghafal ayat-ayat tentang khalifah di bumi jika kita justru membiarkan bumi digadai dengan logika kapital yang awur-awuran?
Meminjam pandangan Bung Karno, agama dan nasionalisme sebagai dua tiang penyangga keadilan sosial, bukan kendaraan untuk mengamankan rente kekuasaan. Kini, banyak ormas yang semula menampilkan wajah Islam yang membumi dan progresif, justru ikut duduk nyaman dalam perjamuan pasca-kontestasi. Masa panen telah tiba. Narasi kritis tak lagi dianggap penting. Mereka yang bersuara tentang kelestarian dicibir “wahabi lingkungan”. Bahkan yang sekadar menjaga nalar sehat pun dianggap ancaman. Sepertinya, di negeri ini, menjadi waras adalah dosa paling besar, apalagi jika warasnya tidak kompromi.
Agama harus menjadi api yang membakar semangat rakyat untuk merdeka, bukan menjadi alat penjinak agar rakyat tunduk. (Bung Karno)
Kini, sebagian elite agama lebih sibuk memadamkan api itu dengan proposal tambang dan rapat koordinasi lintas kementerian. Mereka yang seharusnya menjadi penjaga nilai, justru menjadi pengelola proyek. Ironinya, semua ini dibungkus dengan narasi “Islam Nusantara”, sebuah konsep yang awalnya dibangun untuk menegaskan watak Islam yang ramah, santun, dan berpihak, kini malah jadi merek dagang politik yang menjinakkan nurani serta mengamankan kekuasaan. Kita kehilangan arah. Nilai-nilai yang dulu ditanamkan Bung Karno berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan kini tinggal tema seminar. Ketika tanah digerus, laut dikapling, dan langit ditukar dengan utang, lalu siapa yang masih bicara tentang keadilan sosial? Ketika ormas sudah puas dengan konsesi dan jatah proyek, siapa yang masih mengangkat wajah marhaen di tengah lumpur nikel dan hutan yang raib?
Marhaen Kini Tak Lagi Berbicara
Bulan Bung Karno segera berakhir. Baliho-baliho akan diturunkan, lomba pidato ditutup, dan panggung-panggung apresiasi akan dibongkar. Tapi yang tak pernah benar-benar dibuka adalah ruang refleksi: sudah seberapa jauh kita mengkhianati gagasan yang lahir dari rahim sejarah, bukan dari gimmick politik lima tahunan?
Saya sering dengar nama Bung Karno disebut di setiap Musda atau acara peringatan nasional. Seringkali, yang disebut hanya namanya, bukan semangatnya. Tapi buat saya, Bung Karno adalah ide yang terus menuntut. Ia bukan lilin untuk seremoni, tapi obor yang kadang membakar ketenangan pura-pura. Banyak yang mengaku pengikut Bung Karno, tapi abai pada nasib rakyat kecil. Mereka lebih mirip pedagang yang menjual karisma sejarah demi proyek kekuasaan. Ada pula yang suka menyebut diri nasionalis, tapi ujung-ujungnya mencaplok pulau demi pamrih politik lokal. Ironisnya, sebagian tokoh yang rajin bicara moderasi agama justru bungkam saat alam dijarah; mungkin demi menjaga akses ke lingkar kekuasaan.
Saya masih ingat ketika beberapa mahasiswa mencoba membentangkan spanduk Trisakti di depan DPRD, tapi malah dicurigai anarko dan diinterogasi. Lucunya, para elite yang dulu sering meminjam nama Bung Karno, kini justru marah jika dikritik dengan ide Bung Karno sendiri. Bung Karno bukan milik partai tertentu, bukan milik ormas tertentu, apalagi milik birokrasi yang sekadar menghafal tanpa memahami. Ia adalah milik rakyat yang tiap hari menanggung beban akibat pengkhianatan pada cita-cita kemerdekaan itu sendiri.
Maka bila bulan Bung Karno ini benar-benar ingin diakhiri dengan makna, bukan sekadar tepuk tangan, biarlah kita tutup dengan janji: bahwa sejarah tak akan lagi dibiarkan dijadikan pajangan. Bahwa nama besar tak akan terus menerus ditunggangi mereka yang takut pada kritik dan gemetar menghadapi suara rakyat sendiri. Ideologi, sekali hidup, tidak akan mudah dibungkam oleh seremoni. Ia mungkin diam sekarang, tapi akan bangkit kembali lewat anak-anak muda yang berani berpikir beda—yang tidak takut mempertanyakan kekuasaan yang kehilangan arah.
Karena Bung Karno tak pernah mati. Yang mati hanyalah nurani mereka yang memanggil namanya dengan mulut penuh proyek dan tangan kotor kompromi. Dan bila tulisan ini terasa terlalu waras, saya minta maaf. Karena tampaknya waras pun kini butuh keberanian.
Penulis : Probo Darono Yakti
Editor : Imam Gazi Al Farizi
