Salah satu hobi Indonesia adalah mengaku dirinya sebagai “negara maritim”. Tapi begitu melihat struktur pejabat pertahanan kita hari ini, muncul pertanyaan maritim sebelah mananya? Panglima TNI, Menteri Pertahanan, bahkan perwira-perwira yang mengurus MBG juga mayoritas dari matra darat. Negara kepulauan, tapi yang memegang setir tetap orang yang lahir dan besar dalam doktrin “keamanan dimulai dari tanah yang dipijak”.
Struktur itu bukan semata daftar panjang nama-nama pejabat. Coba kita uraikan pelan-pelan. Ibarat sebuah rumah, pertahanan harus dijaga mulai dari yang masuk lewat pintu depan, samping, pagar belakang, bahkan lewat atap. Semuanya penting tanpa harus unggul di penjagaan salah satu pintu saja. Jika dikaitkan ke konteks pertahanan hari ini, bagaimana bisa hanya Angkatan Darat saja yang menjadi pusat semesta, sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara ditempatkan sebagai “penjaga pintu lain” yang mungkin penting , tapi ya… nanti dulu.
Yang membuat saya makin yakin bahwa ini bukan kebetulan adalah saat mengikuti forum seperti Sistem Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Dengan tegas dan konsisten menyatakan: ancaman utama selalu dari darat; laut dan udara hanyalah pelapis agar darat tetap aman dan nyaman. Dari sini, kita bisa masuk ke pertanyaan yang lebih besar: wajar nggak sih negara kepulauan tapi strateginya masih pakai kacamata kontinental warisan khas Orde Baru?
Indonesia ini Negara Kepulauan atau Kontinental?
Lucunya lagi, doktrin terbaru kita malah seperti memaksakan TNI AL dan AU meniru struktur Angkatan Darat. Setelah puluhan tahun punya Komando Armada (Koarmada) dan Komando Operasi Udara (Koopsud) I, II, III, kini nama-nama itu diganti jadi KODAERAL dan KODAU — semacam “KODAM versi laut dan udara”. Seolah yang namanya militer itu ya AD, yang lain tinggal menyesuaikan nomenklaturnya biar seragam. Bahkan istilah Akademi Militer pun sejak dulu hanya merujuk pada sekolah taruna Angkatan Darat, sementara matra laut dan udara harus rela jadi embel-embel di belakang. Dominasi bahasa ini bukan sekadar masalah istilah teknis semata. Sudah bisa dilihat bagaimana cara pandang kita, terlebih ketika negara ini dipimpin oleh seorang purnawirawan TNI AD, lengkap dengan semua warisan “pakem darat”-nya.
Padahal, kalau mau menengok peta Indo-Pasifik, semua ancaman negara-negara besar datangnya dari mana? Laut. Amerika Serikat? Laut. Tiongkok? Laut. India, Rusia, Australia? Semua memproyeksikan pengaruh lewat lautan. Lantas apakah Indonesia tidak merasa FOMO melihat tetangganya sibuk memamerkan kapal perang dan kapal riset canggih? Mungkin bukan tidak merasa — mungkin kita masih telat merespons, karena sibuk mengutak-atik struktur darat sambil berharap ancaman maritim mau sabar menunggu kita berbenah.
Tradisi panglima dari Angkatan Darat sudah diwariskan sejak era Soeharto, terus berulang hingga hari ini. Bukan tidak mungkin jika itu telah membentuk cara pandang negara: ancaman selalu diasumsikan datang dari tanah yang dipijak, bukan dari laut yang mengelilingi seluruh republik ini. Padahal sudah cetho welo-welo ancaman maritim selalu ada di depan kita. Misalnya konflik batas yang tak kunjung selesai, illegal fishing yang menguras sumber daya, tensi memanas di Laut China Selatan, hingga jalur penyelundupan manusia dan barang. Tetapi struktur pertahanan kita tetap dalam putaran warisan kontinental lama, seolah tidak mau berubah dan Indonesia masih bisa berpura-pura bahwa laut hanyalah halaman belakang, bukan ruang utama tempat ancaman global berputar.
Warisan Pola Mandek Orde Baru, Padahal Katanya Poros Maritim
Dan kalau kita bicara warisan pola kontinental yang tak kunjung bergeser, tinggal lihat saja bagaimana anggaran pertahanan dibagi. Hampir semua laporan lembaga riset—dari Laporan Kekuatan Militer IISS “The Military Balance”, Kajian CSIS Indonesia, sampai pengawasan belanja alpalhankam BPK—menunjukkan pola yang sama: belanja pertahanan Indonesia lebih banyak mengalir ke program-progam darat, sementara modernisasi TNI AL dan AU sering “menunggu giliran” seperti anak kos yang sedang menunggu kiriman.
Alutsista laut kita banyak yang usianya mendekati sepuh menurut catatan Jane’s Defence Review, dan sebagian kapal patroli cepat masih masuk kategori “museum terapung” versi laporan Global Maritime Fulcrum Studies BRIN. Begitu juga TNI AU: pesawat-pesawat tempur yang masuk program modernisasi banyak tersendat karena prioritas politik anggaran yang tidak konsisten. Bahkan catatan RAND Corporation menyoal Indo-Pacific Air Power menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang modernisasi udaranya “chronically postponed”. Jadi kalau publik bertanya kenapa kapal patroli kalah cepat dari kapal pencari ikan asing, atau kenapa pesawat kita sibuk perawatan daripada latihan, jawabannya: warisan kontinental era lama membuat laut dan udara selalu menjadi matra “pembantu rumah tangga”.
Padahal kalau negara ini betul-betul serius ingin menampilkan diri sebagai kekuatan maritim, sumber dayanya tidak boleh berhenti di poster “Poros Maritim Dunia” yang warnanya biru tebal itu. Realitas di lapangan jauh lebih jujur. Titik rawan perbatasan justru paling dulu diketahui para nelayan. Mereka—nelayan, awak Bakamla, dan prajurit TNI AL—memahami geopolitik secara empiris. Maka garis depan pertahanan maritim kita bertahan bukan karena konsep besar atau prioritas anggaran yang visioner, tetapi karena dedikasi mereka yang bekerja di ruang negara yang paling luas namun paling sedikit diperhatikan.
Pahlawan yang Justru Menjaga Republik Ini
Hari Pahlawan mestinya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Kalau kita mau jujur, pahlawan dalam negara kepulauan seperti Indonesia justru merekalah yang bekerja di ruang yang paling luas namun paling sedikit diperhatikan negara. Mereka adalah nelayan yang berangkat ketika kota masih tidur, mereka adalah awak kapal Bakamla dan prajurit TNI AL yang berpatroli di perairan rawan sambil menumpang kapal yang kadang kalah cepat dari kapal penangkap ikan asing, atau masyarakat pesisir yang menjaga mangrove dan pantai. Mereka justru menjadi fondasi paling nyata dari keamanan maritim kita.
Karena itu, arah pertahanan maritim Indonesia sebenarnya sudah mendesak untuk diperbarui. Dunia yang semakin hari semakin bergerak ke kompetisi maritim, baik dari segi ekonomi, geopolitik, maupun keamanan, sementara kita masih berkutat dengan pola kontinental yang diwariskan tiga dekade lalu. Pertahanan laut tidak lagi bisa diperlakukan sebagai agenda tambahan atau bahkan sampingan. Agenda-agenda itu harus menjadi prioritas utama jika kita ingin bertahan dalam dinamika Indo-Pasifik yang kian panas. Bukan berarti matra darat tak penting, tetapi ancaman hari ini menuntut kita menempatkan ruang maritim di garis depan strategi. Jika tidak, Indonesia akan tetap menjadi negara maritim sebatas dalam peta dan pidato kenegaraan saja.
Pahlawanku seorang pelaut, dan seharusnya begitu juga pahlawan bagi Indonesia.
Penulis: Dr. Probo Darono Yakti
Editor: Imam Gazi Al Farizi
