Gumpalan tanya dan keraguan langsung menyergap ingatan saya ketika melihat bagaimana Prabowo memekikkan “Free Palestine” pada resepsi syukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Seketika, saya langsung teringat bagaimana Netanyahu juga kerap kali menggemborkan “anti-semitisme” sebagai bahasa untuk memojokkan siapapun yang mengkritisi kolonialisme Zionis Israel di Palestina. Apa yang membuatnya serupa? Tentu bukan ideologi, apalagi agamanya, melainkan cara kerja simbolnya. Keduanya, sama-sama tidak memiliki pijakan terhadap realitas objektif, akuntabilitas, dan bahkan justru sengaja merekayasa realitas baru melalui simbol yang diproduksi terus menerus dalam panggung pertunjukan politik. Yang pertama memakai isu kemanusiaan sebagai aksesoris moral pertunjukan. Yang kedua menggunakan tuduhan pre-judice sebagai tameng kebal hukum. Simbol yang direkayasa ini juga diperkuat oleh tatanan diskursif yang mengitarinya.
Lakon Tanpa Pelaku
Ini bukan sekadar soal apakah kedua pernyataan tersebut “bohong” dan tidak sesuai realitas. Lebih jauh, keduanya bahkan mendahului dan mendikte realitas yang dikonsumsi audiens. Dalam konteks acara tersebut, citra Prabowo sebagai pembela Palestina tidak berkesesuaian dengan realitas, bahhkan turut merekayasanya. Bagaimana ia bekerja? Selain secara seremonial menyerukan “Free Palestine” disertai dengan kepalan tangan, tangisan, dan pemakaian kayyifeh, deskripsi lanjutannya menggambarkan realitas yang semakin direkayasa:
“Saudara saudara kita di Palestina, mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus menerus”
(Pidato Prabowo di Acara Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor)
Penjelasan mengenai Palestina sebagai “saudara yang diserang terus-menerus” dideskripsikan menggunakan kalimat pasif tanpa agen. Hal ini tentu bukan kebetulan, melainkan sebuah cara untuk mengaburkan pihak agresor yang memproduksi serangan—tak lain dan tak bukan adalah Israel. Secara semantik, penghilangan pelaku ini mengubah orientasi perhatian pendengar menjadi hanya berfokus pada penderitaan rakyat Palestina, alih-alih mengarahkan perhatian juga pada siapa yang memproduski penderitaan tersebut. Alhasil, panggung politik tetap dapat efek emosionalnya tanpa harus menanggung risiko konfrontasi geopolitik nyata.
Meminjam Aura, Menuai Sorak
Simbol linguistik terekayasa tersebut juga berinteraksi dengan tatanan diskursif di sekitarnya. Gontor, sebagai institusi pendidikan Islam kawakan yang telah eksis bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah barangtentu mengantongi otoritas moral, aura “keaslian” dan “kesucian”. Dengan begitu, “teater” pembelaan Palestina yang ditampilkan Prabowo pada dasarnya meminjam aura tersebut untuk membilas dan menyucikan rekayasa pementasan politik di atasnya. Konteks peringatan 100 tahun Gontor juga membawa legitimasi sejarah. Simbol yang sengaja diputus dari realitasnya, biasanya meregenerasi legitimasi moral yang mulai rapuh melalui momentum besar, termasuk peringatan bersejarah. Memekkikan “Free Palestine” sambil menangis di tengah peringatan satu abad Gontor adalah bentuk pemanfaatan modal sejarah untuk melipatgandakan gema simulasi. Audiens pun ikut berperan. Sorak-sorai konstituen yang hadir di lokasi memberikan landasan “keabsahan emosional.” Usaha untuk berteriak yang tidak sampai 5 menit, secara emosional seolah terlihat sebagai dukungan nyata dan akuntabel terhadap Palestina.
Gaza Tidak Pernah Jauh
Namun, euforia dan teater politik semacam itu sangat kontras jika dibandingkan dengan kebijakan aktual Prabowo selama pemerintahannya terhadap Palestina. Secara normatif, Indonesia di bawah pemerintah Prabowo memandang solusi paling absah untuk genosida yang terjadi di Palestina adalah Solusi Dua Negara dan pendirian negara Palestina yang berdaulat—solusi yang sejak 1930-an paling umum diimani konsensus internasional di tengah variasi strategi serangan Israel terhadap Palestina. Namun, tanggung jawab dan akuntabilitas internasional lebih dari sekadar nilai normatif, juga batasan geografis. Palestina merupakan gelanggang keterhubungan global. Genosida yang terjadi di Palestina tidak boleh dipandang secara terisolasi dalam batas-batas teritorial atau regional. Dengan kata lain, Gaza adalah arena tempat elemen-elemen penting dari globalisasi kapitalis—seperti industri senjata, pertukaran modal, teknologi pengawasan, dan jaringan politik—diorganisir, dikoordinasikan, dan diproduksi.
Berdagang dengan Penjajah
Keterhubungan antara suatu negara dan genosida yang dilakukan Israel bisa merasuk ke dalam empat unsur utama, yaitu adanya (1) pertukaran objek, (2) pertukaran modal, (3) pertukaran manusia, dan (4) pertukaran ide. Kendati Indonesia secara formal tidak mengakui negara Israel dan menolak untuk membuat hubungan diplomatik resmi, keterkaitan antar keduanya masih dapat dilacak melalui empat kerangka analisis di atas. Contoh yang paling kentara dan masih eksis hingga kini adalah perdagangan bilateral (capital exchange). Menurut data UN Comtrade yang direproduksi dari laporan perdagangan Indonesia, pada 2025 Indonesia mengekspor US$250,18 juta barang ke Israel dan mengimpor US$39,41 juta dari Israel. Berdasarkan angka pelaporan Indonesia, total perdangan barang mencapai sekitar US$289,59 juta dan surplus Indonesia sekitar US$210, 77 juta.
Perdagangan—sekalipun berupa barang non-militer—tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan struktur pendudukan, proyek kolonialisme, dan kontrol militer Israel atas tanah Palestina. Transaksi ekonomi dan perdagangan memberikan aliran modal yang memperluas skala ekonomi, mendanai riset dan inovasi, dan akhirnya memfasilitasi integrasi industri militer dan keamanan ke dalam kapasitas pelaksanaan perang kolonial. Baik realis maupun liberal, memasukkan kekuatan ekonomi sebagai kategori “power” dalam kalkukasi geopolitik. Menariknya, pemerintah justru menjelaskan bahwa data perdangan tersebut berlangsung secara tidak langsung melalui negara pihak ketiga. Hal ini menujukkan bahwa ketiadaan hubungan diplomatik tidak menghapus pertukaran kapital, ia hanya mengubah topologi
jaringan pertukarannya. Pada akhirnya, hal ini tentu menguji komitmen Indonesia terhadap imperatif konstitusi untuk menghapus segala penjajahan di atas muka bumi, di saat yang bersamaan kita justru berdagang dengan penjajah.
Karpet Merah untuk Israel
Dalam segi pertukaran ide, termasuk dukungan diplomatik dan pemberian legitimasi, Prabowo secara normatif—entah benar-benar yakin atau tidak—mengimani Solusi Dua Negara. Ide ini sebenarnya sudah banyak ditinggalkan oleh para aktivis, akademisi, dan masyarakat Palestina sendiri sebab ide tersebut secara struktural mengaburkan ketidaksetaraan antara kedua belah pihak. Yang kerap kali terjadi seperti ini: Palestina digambarkan secara katastropik akibat seluruh perilaku kolonialis Israel, tetapi ketika sampai pada solusi, Palestina digambarkan seolah-olah setara—sama kuat, sama besar, dan sama masifnya melakukan serangan—dengan Israel. Alhasil ketimpangan struktural antara yang dijajah dan aktor penjajah menjadi kabur. Prabowo sendiri justru malah terlihat lebih fokus pada keamanan Israel ketimbang Palestina serta memberikan sinyal kuat untuk mengakui Israel (sebagai negara penjajah) jika Israel mengakui Palestina, sebagaimana ia katakan di atas mimbar Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September tahun lalu:
“Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya baru kita bisa dapat perdamaian”
Tak heran, tidak lama setelah itu, Perdana Menteri Israel, Nentanyahu memuji pandangan Prabowo sebagai pandangan pemimpin Muslim yang so-called forward-looking. Netanyahu juga menggunakan momentum tersebut untuk mempromosikan potensi kerja sama teknologi, AI, medis, dan pertahanan jika negara-negara Arab dan Muslim bersedia bekerja sama dengan Israel.
Jika Prabowo memang benar-benar ingin menampilkan kepedulian secara seksama terhadap penderitaan rakyat Palestina yang terjajah, ia tidak seharusnya membuka sinyal penekanan kesediaan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel—yang kini masih terus melancarkan praktik pendudukan. Sebab, bagaimana Israel dapat teringrasi dengan banyak negara Muslim maupun non-Muslim saat ini—dari yang sebelumnya terisolasi sebab praktik kolonial yang dilakukan terhadap tanah Palestina—semuanya berawal dari pengakuan diplomatik (pemberian legitimasi) hingga akhirnya integrasi ekonomi. Israel juga bukan tidak pernah mengakui entitas Palestina. Secara formal, melalui Perjanjian Oslo, Israel mengakui adanya eksistensi substansi Palestina melalui PLO (Palestine Liberation Organization). Namun, tetapi secara de facto, hingga hari ini Palestina masih secara konstan menjadi objek serangan oleh Israel. Naif atau pura-pura naif adalah dua hal yang bisa kita pilih untuk disematkan kepada Pemerintahan Prabowo saat ini.
Panggung Bernama Perdamaian
Keterlibatan Indonesia dalam apa yang disebut sebagai Board of Peace juga tidak lepas dari problemtika. Sudah menjadi jelas bahwa absennya perwakilan Palestina dalam forum menjadikan platform itu diskriminatif dan menjauh dari realitas di lapangan sebab menepikan pihak yang paling terdampak. Posisi Palestina didegradasi hanya sebagai pengelola administratif yang didepolitisai lewat komite lokal (NCAG), sementara Israel ditawarkan bergabung secara penuh. Apa parameter Indonesia untuk tetap bertahan dalam organisasi ini? Hal ini menjadi penting sebab sejak gencatan senjata yang mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, serangan Israel tercatat menewaskan 1.402 warga Palestina dan melukai 4.881 lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, per 24 September 2026, total korban tewas Palestina sejak awal serangan Israel meningkat menjadi 73.922 jiwa, dengan 174.995 orang luka-luka. Lebih dari itu, Benjamin Netanyahu juga menyatakan pada akhir Mei 2026 bahwa ia telah mengarahkan militer untuk memulai atau memperluas penguasaan wilayah Gaza hingga mencapai 70 persen.
Prospek pengakuan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat bagi Israel juga tidak terlihat hilalnya sama sekali. Pada pemilu legislatif Israel mendatang, misalnya, seluruh kandidat potensial rival Netanyahu, baik dari poros kanan, kiri, maupun tengah, tidak ada yang berniat untuk mengakui eksistensi Negara Palestina di masa depan. Pertanyaannya justru adalah siapa tokoh yang dianggap paling kompeten dan aman untuk memasikan negara Palestina tidak pernah berdiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa keterlibatan Israel secara penuh dalam forum “perdamaian” ini sangatlah performatif demi kepentingan citra “damai” Israel, sebagaimana citra pembela Palestina yang dikonstruksi Prabowo di depan audiens Muslim domestiknya.
“Bertahannya Indonesia pada forum ini tanpa adanya paramater sejauh mana keterlibatannya bisa dipertahankan sama dengan membiarkan negara penjajah secara terus menerus memukuli jajahannya, sambil menikmati citra damai seremonialnya di mana Indonesia ada di dalamnya—pertunjukan politik yang paripurna.”
Jampi-Jampi Politik
Sinyal keterlibatan Indonesia dalam OECD juga menujukkan adanya kemauan Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel sebagai syarat keanggotaanya. Sebab, aturan internal OECD menetapkan bahwa penerimaan anggota baru harus berdasarkan persetujuan bula dari seluruh anggota yang ada, termasuk Israel. Semua ini membawa kita kembali kepada satu pertanyaan awal: apa arti “Free Palestine” jika ia tidak memiliki konsekuensi material?
Tidak adanya evaluasi terhadap aktivitas jaringan perdagangan, legitimasi diplomatik, hubungan institusional yang memungkinkan integrasi Israel dengan dunia internasional membuktikan sorakan “Free Palestine”, tangisan, dan pengenaan kaffiyeh seremonial pada resepsi kesyukuran 100 tahun Gontor yang dilakukan Prabowo dapat dilihat sebagai kompensasi simbolik di depan konstituen domestiknya, khususnya di dalam komunitas Muslim kawakan seperti Gontor. Apa yang terjadi di Gontor adalah penampakan nyata dari
presesi simulakra, yaitu ketika model dan skenario pertunjukan mendahului serta menciptakan realitas yang dikonsumsi publik. Melalui penghilangan subjek agresor dalam kalimat pasifnya, narasi ini memutus simbol “Free Palestine” dari akar referensial geopolitiknya. Ia bekerja sebagai jampi-jampi politik—sebuah atraksi moral yang meminjam otoritas sejarah dan kesucian arena artikulasi wacana untuk memproduksi sesuatu yang superfisial—emosi, ketakutan, loyalitas, dan hal-hal dangkal lainnya. Palestina bukan pertunjukan!
“Seruan “Free Palestine”, tangisan, kepalan tangan, dan keffiyeh menjadi sangat efektif secara emosional. Tetapi efektivitas emosional tidak identik dengan efektivitas politik.”
Penulis: Azky Zidane Qoimul Haq
