Selama ini, kalau mendengar kata penyadapan, bayangan saya langsung tertuju pada film-film spionase. Ada orang duduk di sebuah ruang gelap, memakai perangkat canggih, mengenakan headset, lalu mendengarkan percakapan orang dari tempat yang jauh. Ada pula adegan seseorang berbicara melalui telepon, sementara di tempat lain ada orang yang sibuk mencatat kalimat yang keluar dari mulutnya.
Pokoknya, penyadapan adalah urusan orang-orang tertentu. Agen rahasia, intelijen, mata-mata, atau mereka yang hidupnya penuh curiga. Bukan urusan kita, orang-orang yang kalau menelepon paling-paling bicara harga cabai, tetangga yang baru beli motor, atau menanyakan apakah tukang sayur sudah lewat.
Cerita Film Spionase yang Mampir ke Kehidupan Nyata
Kalaupun pernah membayangkan penyadapan terjadi di Indonesia, mungkin pikiran kita akan segera menolak. Ah, itu kan cerita film. Negara kita punya banyak persoalan, tetapi rasanya tidak sampai ke urusan mata-mata tingkat tinggi seperti itu.
Lha, kok sekarang benar-benar ada? Berita tentang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia membuat saya tertegun. Bukan karena saya baru tahu bahwa teknologi penyadapan itu ada. Kita tentu sudah lama tahu. Namun, ada jarak yang cukup jauh antara mengetahui sesuatu sebagai pengetahuan dan menyadari bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi di sekitar kita.
Seperti orang yang tahu bahwa pencurian bisa terjadi di rumah siapa saja, tetapi tetap terkejut ketika suatu pagi mendapati rumah tetangganya dibobol maling.
Apalagi ini bukan sekadar cerita seseorang yang teleponnya disadap oleh orang yang sedang mencurigainya. Dalam paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026, dugaan sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh partai politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, aktivis, hingga pengusaha.
Wah, banyak sekali. Kalau daftar itu benar-benar menggambarkan jangkauan operasi yang sedang diperiksa, rasanya seperti sedang membaca daftar pemain dalam sebuah film politik yang durasinya belum diketahui kapan selesai.
Dalam penjelasan yang sama, Kapolri mengungkap dugaan adanya perintah penyadapan tanpa prosedur resmi, pengolahan hasil sadapan, pelaporan secara berjenjang, hingga penghapusan data elektronik. Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Tentu saja, semua dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Kita tidak boleh menganggap seseorang sudah bersalah hanya karena namanya disebut dalam sebuah perkara.
Untuk Apa Orang-Orang Penting Itu Disadap?
Tetapi, terlepas dari bagaimana kelanjutan kasusnya, ada satu hal yang membuat saya penasaran, sebenarnya untuk apa orang-orang penting itu disadap?
Kalau dalam film, jawabannya tentu sudah disiapkan. Ada rencana besar, perebutan kekuasaan, pengkhianatan, atau seseorang yang ingin mengetahui rahasia orang lain. Penonton tinggal menunggu siapa dalangnya. Sesekali ada adegan orang membuka laptop, memasukkan kode, lalu muncul rekaman percakapan yang bisa mengubah nasib negara.
Dalam kehidupan nyata, tentu tidak sesederhana itu. Penyadapan bisa memiliki tujuan yang sah, misalnya untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara, dengan syarat mengikuti aturan. Tetapi jika dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur yang benar, persoalannya menjadi sangat serius.
Presiden Saja Disadap, Apalagi Kita yang Orang Biasa?
Yang membuat kasus ini terasa ganjil adalah siapa saja yang disebut menjadi sasaran. Presiden sendiri termasuk dalam daftar. Kita lalu bertanya-tanya, kalau seorang presiden saja bisa menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak punya jabatan, tidak punya pengawal, dan tidak punya akses untuk mengetahui apakah percakapannya sedang didengarkan seseorang? Kalau dilanjutkan, apalagi kita yang orang biasa!
Jangan-jangan selama ini kita terlalu sederhana memandang telepon genggam. Kita menganggapnya sebagai benda untuk menelepon, mengirim pesan, melihat video lucu, memesan makanan, dan sesekali berdebat di grup WhatsApp. Sementara di dunia lain, perangkat yang sama bisa menjadi bagian dari urusan yang jauh lebih serius.
Tentu saya tidak sedang mengajak siapa pun untuk paranoid. Tidak perlu setiap kali menelepon seseorang kita mendadak mengecilkan suara, memandang ke belakang, atau memeriksa apakah ada mobil mencurigakan di depan rumah. Apalagi kalau yang dibicarakan hanya utang teman yang belum dibayar. Rasanya terlalu mahal kalau urusan begitu harus melibatkan intelijen.
Namun, kasus ini mengingatkan kita bahwa teknologi bukan hanya soal kemudahan. Ada persoalan privasi, kewenangan, dan kekuasaan yang menyertainya. Orang bisa saja memiliki perangkat canggih, tetapi bukan berarti boleh menggunakannya sesuka hati.
Saya teringat novel 1984 karya George Orwell. Dalam novel itu, pengawasan terhadap kehidupan pribadi menjadi bagian dari sistem kekuasaan. Ada gagasan bahwa seseorang bisa merasa selalu diawasi, bahkan ketika tidak tahu siapa yang sedang mengawasinya. Memang, novel itu bukan laporan jurnalistik tentang Indonesia. Tetapi setelah membaca berita tentang dugaan penyadapan di lingkungan pemerintahan kita, rasanya cerita fiksi semacam itu tidak lagi terdengar terlalu jauh dari kehidupan nyata.
Jangan Biarkan Penonton Pulang Tanpa Tahu Dalangnya
Barangkali inilah yang membuat saya dan mungkin banyak warga lain merasa heran. Selama ini kita lebih akrab dengan persoalan politik yang tampak di depan mata: pejabat pidato, partai berkoalisi, anggota DPR berdebat, menteri berganti, atau seseorang membuat pernyataan yang kemudian ramai dibicarakan di media sosial. Ternyata ada kemungkinan persoalan lain yang jauh lebih tersembunyi, yakni siapa mendengarkan percakapan siapa, siapa memberi perintah, siapa menerima laporan, dan untuk kepentingan apa informasi itu dikumpulkan.
Saya tidak tahu apakah kelak kasus ini akan berkembang menjadi cerita yang lebih besar atau justru berhenti pada perkara penyadapan ilegal. Saya juga tidak tahu apakah akan ditemukan kepentingan politik tertentu di baliknya. Itu urusan penyelidik untuk membuktikan, bukan urusan kita untuk menebak-nebak lalu menyebarkannya sebagai kebenaran.
Tetapi saya berharap pengusutan tidak berhenti pada siapa yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem dan siapa yang menghapus data. Publik juga berhak mengetahui mengapa penyadapan itu dilakukan, siapa yang membutuhkan hasilnya, dan apakah ada pihak lain yang ikut menikmati atau memanfaatkannya. Sebab, kalau memang ada orang-orang yang merasa bisa mendengarkan percakapan siapa saja hanya karena memiliki jabatan, perangkat, dan akses, persoalannya bukan lagi sekadar urusan teknologi. Itu sudah menyangkut cara seseorang memahami kekuasaan.
Dan saya, yang selama ini mengira penyadapan hanya ramai di film-film, sekarang jadi punya satu pertanyaan sederhana: kalau di film, penonton akhirnya tahu siapa yang memasang alat penyadap, di Indonesia nanti kita juga akan diberi tahu siapa sebenarnya yang ingin mendengarkan begitu banyak orang itu?
Semoga saja. Jangan sampai penonton di negeri ini hanya kebagian menonton, sementara akhir ceritanya tidak pernah diumumkan.**




