Di banyak kota, demonstrasi hari ini lebih mirip seperti pesta amarah. Batu melayang, ban terbakar, dan aparat berjejer seperti barisan robot tanpa ekspresi. Teriakan massa bercampur dengan sirene mobil taktis, menciptakan orkestra kegaduhan yang bikin orang tua memilih menutup pintu rapat-rapat. Di televisi dan media sosial, gambar yang muncul seragam: kekacauan, ketegangan, dan wajah-wajah letih rakyat yang entah sedang marah, putus asa, atau mungkin sekadar ingin didengar.
Beda halnya dengan Yogyakarta, seperti biasa, punya cara berbeda. Diiringi lantunan Raja Manggala, Sri Sultan Hamengkubuwono X muncul dengan menggunakan kendaraan pribadinya dikawal oleh demonstran. Tak ada orasi berapi-api, hanya kehadiran yang menenangkan, seperti halnya bapak yang pulang ke rumah setelah anak-anaknya bertengkar. Ajaibnya, bara amarah yang tadinya menggelegar tiba-tiba mereda. Massa yang sebelumnya mengepalkan tangan kini duduk bersila, sebagian bahkan menunduk hormat.
Fenomena semacam ini mengingatkan bagaimana simbol dan kharisma bisa meredam konflik yang bahkan logika rasional tidak sanggup menerka. Di Jogja loyalitas terhadap sultan nyaris menjadi hukum tak tertulis. Di sana, otoritas tidak hanya menyoal jabatan, melainkan juga soal darah dan warisan. Dan, suka atau tidak, itulah yang membuat situasi di Yogyakarta tetap terkendali ketika daerah lain dilanda chaos.
Negara Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Mari kita jujur sejenak, mengatakan bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok naiknya lebih cepat ketimbang klarifikasi pejabatnya. Aparat sibuk menangkap aktivis, sementara para koruptor sedang sibuk liburan ke luar negeri tanpa rasa bersalah. Rakyatnya hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menghibur diri dengan scroll meme dan video TikTok bertema satire politik. Di jalanan, amarah dan amuk massa meledak. Para demonstran dengan beberapa di antara mereka membawa bendera jolly roger menuntut keadilan yang selama ini hanya berupa angan-angan. Di media sosial, warganet berduyun-durun menyuarakan keresahan. Semua terasa riuh sekaligus hampa.
Pengumuman terbaru Presiden menambah bara: aparat yang terluka saat “mengamankan” aksi unjuk rasa dijanjikan kenaikan pangkat luar biasa. Di Senayan, anggota DPR berjoget-joget saat pidato tahunan Presiden menjelang HUT RI, seolah rakyat tidak sedang berkeringat memikirkan nasib malangnya. Belum lagi aksi flexing di media sosial dari para dewan yang dengan bangga mempertontonkan reality show murahan. Seakan mereka lupa bahwa status sosialnya bukan sekadar konten viral semata.
Tak heran jika amuk massa tak terkendali. Penjarahan pun terjadi, menyasar rumah para pesohor yang selama ini dengan pongah mempertontonkan keangkuhan sekaligus kebodohannya sendiri. Bukan berarti penulis mendukung aksi penjarahan itu, karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Namun sulit juga mengabaikan ironi yang terjadi. Seolah karma instan mendarat tepat di halaman mereka yang merasa kebal dari murka rakyat.
Demokrasi Semu dan Rindu Feodalisme
Kita selalu bangga menyebut diri sebagai bangsa demokratis. Kegiatan lima tahunan yang rutin digelar dinilai telah menyelesaikan semua tugas kebangsaan. Namun nyatanya setelah itu, kita pun kembali kecewa, kembali merasa ditipu. Demokrasi di republik ini sering terasa seperti pasar: ramai, bising, penuh janji manis, tapi bubar meninggalkan sampah dan kebosanan.
Yang lebih ironis, di balik teriakan lantang soal kedaulatan rakyat, ada kerinduan yang tak pernah padam pada gaya kepemimpinan feodal. Sosok seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X dianggap lebih mampu menenangkan rakyat ketimbang politisi yang lahir dari dapur demokrasi. Kehadiran seorang raja di jalanan lebih menyejukkan daripada seribu pidato pejabat yang mengaku “republikan”. Fenomena ini membuktikan satu hal: demokrasi kita masih rapuh, dan dalam kerentanannya, masyarakat mencari sandaran pada kharisma yang diwariskan darah biru.
Inilah potret kemunafikan kolektif bangsa ini. Di satu sisi kita sama-sama mengecam feodalisme dan mengaku ingin pemimpin yang lahir dari rakyat bukan warisan istana. Di sisi lain, ketika krisis datang, kita merindukan figur paternalistis yang hadir tanpa janji politik, cukup dengan simbol dan wibawa. Ironisnya, seorang raja bisa tampil lebih republikan daripada para politisi yang setiap hari bersorak di podium demokrasi.
Harapan Palsu Demokrasi
Demokrasi di negeri ini semakin mirip praktik jual beli. Setiap lima tahun, rakyat disodori janji manis yang dijual dalam paket-paket penuh retoris. Ada yang paket murah: janji BLT, sembako, dan subsidi serta masuk ke dalam gorong-gorong. Ada yang paket premium: pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, hingga mimpi jadi negara maju.
Realita Kebebasan berpendapat rasanya semakin semu. Sejak rambu-rambu demokrasi ditrabas, kritik dianggap kejahatan, suara rakyat dibungkam dengan dalih stabilitas. Demokrasi yang semestinya memberi ruang malah semakin menggelapkan dan penuh intimidasi. Kita tidak lagi punya panggung yang sebenar-benarnya untuk bersuara, hanya kanal-kanal semu di media sosial yang akan mudah dibersihkan dengan tuduhan “provokator”.
Kenyataan yang paling pahit, demokrasi akhirnya hanya menjadi pesta elite. Mereka bersulang di atas penderitaan rakyat, sementara kita hanya menonton dari balik kaca televisi dengan perut kosong. Apa yang disebut partisipasi politik sering kali tak lebih dari formalitas: masuk bilik suara, coblos, pulang. Sisanya? Rakyat cuma dapat drama, sandiwara lima tahunan yang selalu berakhir dengan tawa elite di Istana dan Senayan.
Bermain Raja-Rajaan
Mungkin kita memang bangsa yang belum selesai berdamai dengan masa lalunya. Demokrasi kita tidak pernah benar-benar hidup, dan feodalisme tidak pernah benar-benar mati. Kita gampang silau pada sosok berwibawa, tetapi cepat pula kecewa pada politisi yang kita pilih sendiri. Akhirnya kita hidup dalam lingkaran yang itu-itu saja: marah, memilih, dikecewakan, lalu kembali marah.
Ironinya, seorang raja bisa tampil lebih republikan daripada para pejabat yang teriak demokrasi setiap hari. Sultan mau mendengar rakyatnya, sementara mereka yang mengaku wakil rakyat justru sibuk mencari panggung. Kalau begini terus, republik ini hanya jadi panggung wayang yang dimainkan oleh dalang-dalang yang lihai menjual janji, sementara rakyat tetap jadi penonton yang bayar karcis dengan keringatnya.
Bangsa ini butuh keberanian, bukan sekadar rindu romantisme. Butuh pemimpin yang mau benar-benar mendengar, bukan sekadar menenangkan massa dengan gimmick. Kalau tidak, kita hanya akan terus hidup dalam demokrasi palsu, di mana janji jadi mata uang, feodalisme jadi pelarian, dan rakyat tetap saja jadi objek, bukan subjek. Pada akhirnya, negeri ini hanya akan berputar dalam drama tanpa akhir: republik yang sibuk main raja-rajaan.
Penulis: Probo Darono Yakti
Editor : Imam Gazi Al
