Ruang hidup adalah entitas terbatas yang menopang keberlangsungan hidup makhluk, termasuk manusia. Dalam perspektif yang memihak kepada rakyat, penataan ruang seharusnya menjadi perisai yang melindungi masyarakat dari bencana dan menjamin keadilan antargenerasi. Sayangnya, pelanggaran tata ruang kawasan lindung terus terjadi dan menggerus fungsi perlindungan ruang tersebut.
Secara filosofis dan yuridis, negara telah menetapkan, bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun, realitas yang terjadi hari ini menunjukkan ironi yang menyedihkan. Pelanggaran tata ruang kawasan lindung semakin marak terjadi, wilayah yang seharusnya haram dijamah oleh keserakahan justru menjadi sasaran empuk eksploitasi atas nama pembangunan dan investasi.
Sejatinya telah diterbitkan instrumen hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Penataan Ruang hingga aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Regulasi ini secara tegas membagi pola ruang menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya, di mana fungsi lindung mutlak dipertahankan kelestariannya. Bahkan, regulasi terbaru PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kembali menegaskan pentingnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai basis pembangunan. Namun, tumpukan kertas regulasi ini seolah tidak berdaya menghadapi kekuatan modal yang memaksa masuk ke jantung kawasan konservasi. Rakyat kecil menjadi pihak yang dirugikan; mereka dipaksa menanggung dampak ekologis berupa banjir, longsor, dan kekeringan, sementara keuntungan ekonomi dinikmati oleh segelintir elite penguasa lahan.
Wajah Buruk Pelanggaran
Bukti nyata dari kegagalan kita menjaga kawasan lindung terpampang jelas dalam berbagai tragedi ekologis yang menimpa negeri ini. Salah satu contoh mutakhir dan memilukan adalah kasus pembangunan di Lembah Anai, Sumatera Barat. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penyangga ekologis bagi wilayah di bawahnya, justru dialihfungsikan secara masif.
Aktivitas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi, seperti pembangunan hotel, kafe, dan pemandian di sempadan sungai, telah memicu peningkatan risiko bencana yang signifikan
Tragedi di Lembah Anai adalah bencana buatan akibat kelalaian negara dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Ketika sempadan sungai dibeton untuk kepentingan pariwisata komersial, air kehilangan tempat parkirnya, dan ketika hujan deras turun, air bah meluncur tanpa hambatan menghantam permukiman rakyat jelata. Ini adalah bentuk ketidakadilan spasial yang nyata, di mana keuntungan dinikmati investor, sementara risiko kematian dan kehilangan harta benda dibebankan kepada masyarakat lokal.
Pola serupa juga terjadi di Pulau Jawa, tepatnya di Kawasan Bandung Utara (KBU). Kasus pembangunan objek wisata The Great Asia Africa di Lembang menjadi monumen kegagalan penegakan hukum tata ruang. Pembangunan ini dilakukan di kawasan yang secara fungsi merupakan daerah resapan air (catchment area) yang vital bagi Cekungan Bandung.
Alih fungsi lahan sempadan sungai dan lereng curam menjadi destinasi wisata massal tidak hanya melanggar administrasi tata ruang, tetapi juga mengancam keberlanjutan pasokan air dan meningkatkan potensi longsor. Fenomena ini menunjukkan, bahwa pelestarian lingkungan kalah telak saat dihadapkan dengan narasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Baca Juga : Jungkir Balik Perkuliahan Daring
Dari Pemutihan hingga Lemahnya Pengendalian
Pelanggaran tata ruang di kawasan lindung tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sistematis yang dibungkus dengan legalitas. Salah satu modus operandi yang terjadi adalah pemanfaatan momen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk melakukan pemutihan atas pelanggaran yang sudah terlanjur terjadi. Revisi tata ruang yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan daya dukung lingkungan, justru disusupi kepentingan politik dan ekonomi untuk melegalkan perambahan kawasan hutan dan lindung yang telah dilakukan sebelumnya.
Selain itu, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat daerah mandul. Studi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan, bahwa meskipun peraturan daerah tentang RTRW sudah ada, implementasi pengendalian di lapangan sangat lemah. Pemerintah daerah cenderung hanya berfokus pada instrumen perizinan formalitas, sementara pengawasan zonasi (zoning regulation) yang ketat diabaikan. Hal ini menciptakan celah di mana izin lokasi diterbitkan tanpa verifikasi lapangan yang memadai, sehingga kawasan yang seharusnya lindung secara administratif berubah menjadi kawasan budi daya.
Di Kota Palu dan Makassar, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang juga terlihat mencolok. Di Palu, banyak kegiatan pemanfaatan ruang yang secara nyata bertentangan dengan peruntukan kawasan lindung dalam peta tata ruang.
Sementara di Makassar, meskipun pelanggaran tata ruang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, penegakannya tidak menyentuh akar masalah dan pelaku utamanya. Lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan kondisi faktual di lapangan menjadi bukti bahwa tata ruang kita hanya indah di atas kertas peta, namun semrawut di muka bumi.
Baca Juga : “Resitasi” dan Bukti Lenturnya Sebuah Bahasa
Ketumpulan Hukum dan Urgensi Sanksi Progresif
Mengapa pelanggaran ini terus berulang? Jawabannya terletak pada ketidakefektifan sanksi yang diterapkan. Saat ini, paradigma penegakan hukum tata ruang masih terlalu bertumpu pada sanksi administratif yang lunak. Para pelanggar tata ruang, terutama korporasi besar, hanya dikenakan denda atau sanksi administratif ringan yang bagi mereka hanyalah bagian dari biaya operasional (cost of doing business). Akibatnya, tidak ada efek jera yang nyata.
Dalam perspektif hukum yang lebih progresif, penerapan sanksi administratif saja tidak cukup untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Diperlukan strategi penggabungan sanksi (cumulative sanctions) yang mengintegrasikan sanksi administratif, pidana, dan perdata sekaligus. Jika korporasi membangun hotel di kawasan hutan lindung, mereka tidak boleh hanya didenda. Izin usahanya harus dicabut (administratif), direksinya harus dipenjara (pidana), dan perusahaan tersebut harus membayar ganti rugi pemulihan lingkungan serta ganti rugi kepada rakyat yang terdampak bencana (perdata). Tanpa ketegasan semacam ini, hukum tata ruang hanya akan menjadi macan kertas yang tidak ditakuti oleh para perusak lingkungan.
PP Nomor 21 Tahun 2021 sebenarnya telah mengatur mekanisme sanksi, termasuk pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang. Namun, keberanian eksekusi di lapangan masih menjadi tanda tanya besar. Aparat penegak hukum gamang bertindak ketika berhadapan dengan kekuatan modal besar atau bekingan politik. Inilah yang membuat rakyat semakin skeptis terhadap komitmen negara dalam menjaga ruang hidup mereka.
Menuntut Keadilan Ekologis
Pelanggaran tata ruang di kawasan lindung di Indonesia telah mencapai titik nadir yang membahayakan keselamatan rakyat. Kerusakan ini adalah hasil dari kebijakan yang kompromistis dan penegakan hukum yang tebang pilih. Ke depan, kita tidak bisa lagi mentolerir narasi pembangunan yang mengorbankan kawasan lindung.
Pemerintah harus berhenti mengobral izin di kawasan rentan bencana dan mulai mendengarkan jeritan rakyat yang menjadi korban banjir dan longsor. Revisi tata ruang tidak boleh lagi menjadi ajang pencucian dosa bagi pelanggar hukum. Penegakan hukum harus tajam ke atas, menyasar para pemilik modal yang merampas hak publik atas lingkungan yang sehat.
Kita membutuhkan keadilan ekologis, di mana ruang dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menghormati batas-batas ekologi, bukan untuk memuaskan nafsu akumulasi kapital segelintir orang. Menjaga kawasan lindung adalah menjaga nyawa rakyat; membiarkannya rusak adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan kemanusiaan.
